Korupsi mengakibatkan kerugian yang sangat besar dan korban, negara harus memiliki penegakan hukum dan strategi pemberantasan yang ampuh dan dapat mengembalikan kerugian semaksimal mungkin kepada korbannya. Negara sebagai
pihak yang paling dirugikan oleh tindak pidana korupsi harus mengupayakan pengembalian aset yang telah dikorupsi
Permasalahan pokok dalam penelitian ini termasuk salah satu kebijakan hukum pidana, khususnya mengenai rekonstruksi hukum terhadap pengguna narkotika yang berbasis nilai keadilan. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy oriented approach ). Rekonstruksi perampasan aset dalam pengembalian kerugian keuangan negara sebagai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi yang berbasis nilai keadilan,
yaitu dengan memformulasikan Undang-Undang Perampasan Aset, dan terhadap Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada bagian penjelasan mengenai kewenangan Jaksa untuk
mengajukan menempatkan terpidana dalam pengampuan melalui kepailitan berdasarkan kepentingan umum, yaitu perluasan ruang lingkup kepentingan umum pada huruf f,
yakni : Dalam rangka pengembalian negara hasil tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan. Dengan demikian dalam pengembalian kerugian keuangan negara sebagai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi, dapat dikenakan terhadap harta yang akan ada di kemudian hari sebagaimana diterapkan dalam hal kepailitan.

Kata Kunci : Perampasan Aset, Tindak Pidana Korupsi, dan Keadilan