Imanuddin, Muhammad (2018) REKONSTRUKSI PERAMPASAN ASET DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARAnAKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Preview	Text Abstrak.pdf Baca Disini (20kB) | Preview Download (20kB)
Preview	Text babI.pdf Baca Disini (271kB) | Preview Download (271kB)
	Text babII.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (186kB) | Preview Download (186kB)
	Text babIII.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (194kB) | Preview Download (194kB)
	Text babIV.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (182kB) | Preview Download (182kB)
	Text babV.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (384kB) | Preview Download (384kB)
	Text babVI.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (41kB) | Preview Download (41kB)
Preview	Text daftar_pustaka.pdf Baca Disini (50kB) | Preview Download (50kB)
Preview	Text Daftarisi.pdf Baca Disini (20kB) | Preview Download (20kB)
Preview	Text pernyataan_publikasi.pdf Baca Disini (595kB) | Preview Download (595kB)

Abstract

Korupsi mengakibatkan kerugian yang sangat besar dan korban, negara harus memiliki penegakan hukum dan strategi pemberantasan yang ampuh dan dapat mengembalikan kerugian semaksimal mungkin kepada korbannya. Negara sebagai
pihak yang paling dirugikan oleh tindak pidana korupsi harus mengupayakan pengembalian aset yang telah dikorupsi
Permasalahan pokok dalam penelitian ini termasuk salah satu kebijakan hukum pidana, khususnya mengenai rekonstruksi hukum terhadap pengguna narkotika yang berbasis nilai keadilan. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy oriented approach ). Rekonstruksi perampasan aset dalam pengembalian kerugian keuangan negara sebagai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi yang berbasis nilai keadilan,
yaitu dengan memformulasikan Undang-Undang Perampasan Aset, dan terhadap Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada bagian penjelasan mengenai kewenangan Jaksa untuk
mengajukan menempatkan terpidana dalam pengampuan melalui kepailitan berdasarkan kepentingan umum, yaitu perluasan ruang lingkup kepentingan umum pada huruf f,
yakni : Dalam rangka pengembalian negara hasil tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan. Dengan demikian dalam pengembalian kerugian keuangan negara sebagai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi, dapat dikenakan terhadap harta yang akan ada di kemudian hari sebagaimana diterapkan dalam hal kepailitan.

Kata Kunci : Perampasan Aset, Tindak Pidana Korupsi, dan Keadilan

Dosen Pembimbing:	UNSPECIFIED | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	30 Apr 2019 02:07
Last Modified:	30 Apr 2019 02:07
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/12161

Actions (login required)

View Item