Dalam menjalankan tugas jabatannya, Notaris dituntut untuk bertindak cermat, teliti dan mandiri serta harus selalu berpegang teguh pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Namun dalam pelaksanaan tugas jabatannya,
seorang Notaris bisa saja terkena kasus hukum dan bisa berakhir pada gugatan/tuntutan hukum dalam proses peradilan. Ketidaksiapan Notaris, khususnya dari segi ekonomi untuk menghadapi proses penanganan perkara di pengadilan akan
berpotensi mengakibatkan Notaris jatuh ke dalam keadaan yang sulit secara ekonomi. Sehingga untuk mencegah hal tersebut perlu dicari perlindungan hukum lainnya selain dari perlindungan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.Tujuan utama dari penelitian ini meliputi tiga hal. Pertama adalah mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Kedua ialah mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, dan ketiga untuk menemukan konstruksi ideal
pengalihan tanggung jawab hukum Notaris melalui asuransi tanggung jawab hukum sebagai bentuk perlindungan yang berbasis nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan sifatnya yaitu deskriptif analitis. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris. Data yang dikumpulkan dengan teknik studi pustaka dan wawancara,
sementara analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif induktif maupun deduktif kemudian dilakukan tabulasi dan ditafsirkan secara yuridis. Hasil dari penelitian ini adalah: (1)Bahwa sanksi yang diberikan kepada Notaris adalah wujud dari pertanggungjawaban Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, dan tanggung jawab Notaris dibagi menjadi dua, pertama tanggung jawab
eksternal berupa tanggung jawab perdata, tanggung jawab administratif, tanggung jawab pidana, dimana dalam setiap tanggung jawab tersebut ada sanksinya masingmasing,
kedua tanggung jawab internal berdasarkan kode etik profesi Notaris dan pertanggungjawaban secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa; (2)Perlindungan hukum terhadap Notaris, ada yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, ada
yang diatur dalam aturan hukum lain diluar Undang-Undang Jabatan Notaris, dan perlindungan hukum lainnya (alternatif
); (3)Bentuk perlindungan hukum lainnya (alternatif
) terhadap Notaris, maka Notaris dapat mengambil suatu tindakan bijak guna melindungi (proteksi ) atas dirinya sendiri jika terjadi risiko digugat atau dituntut
secara hukum dengan jalan mengadakan perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi guna mengalihkan risiko tanggung jawab hukumnya kepada pihak asuransi dengan mengambil polis asuransi tanggung jawab hukum (Professional Liability
Insurance ). Tanggung jawab hukum yang dapat dialihkan tersebut kepada perusahaan asuransi adalah tanggung jawab hukum yang merugikan secara ekonomi. Kata Kunci: Konstruksi Ideal, Tanggung Jawab Hukum, Notaris, Asuransi,
Perlindungan, Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum.