Sodik, Anwar (2018) Rekonstruksi Kebijakan Hukum dalam Penanganan Pemberantasan Perusakan Hutan Berbasis Nilai Keadilan. Doctoral thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.

Preview	Text Abstrak.pdf Baca Disini (154kB) | Preview Download (154kB)
Preview	Text babI.pdf Baca Disini (1MB) | Preview Download (1MB)
	Text babII.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (1MB) | Preview Download (1MB)
	Text babIII.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (1MB) | Preview Download (1MB)
	Text babIV.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (421kB) | Preview Download (421kB)
	Text babV.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (729kB) | Preview Download (729kB)
	Text babVI.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (289kB) | Preview Download (289kB)
Preview	Text Cover.pdf Baca Disini (446kB) | Preview Download (446kB)
Preview	Text daftar_pustaka.pdf Baca Disini (337kB) | Preview Download (337kB)
Preview	Text Daftarisi.pdf Baca Disini (71kB) | Preview Download (71kB)
Preview	Text lampiran.pdf Baca Disini (80kB) | Preview Download (80kB)
Preview	Text pernyataan_publikasi.pdf Baca Disini (567kB) | Preview Download (567kB)

Abstract

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang
Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan merupakan Undang-Undang yang dalam menerapkan kebijakan hukumnya berdasarkan pidana yang dilanggarnya. Dalam hal ini tindak pidana perusakan hutan berupa penebangan liar, kebakaran
hutan, pembalakan liar atau Illegal Logging sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Barang sitaan yang kemudian diserahkan kepada pihak perhutani untuk dijadikan barang bukti dalam persidangan di pengadilan, atau dapat pula berupa penjara yang menjadikan pelaku tindak pidana perusakan hutan merasa jera dan tidak akan mengulanginya lagi. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian
disertasi ini adalah (1) Bagaimana kebijakan hukum dalam penanganan pemberantasan perusakan hutan saat inidan kelemahan-kelemahannya yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan kehutanan? (2) Mengapa kebijakan
hukum dalam penanganan pemberantasan perusakan hutan yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan kehutanan belum berbasis nilai keadilan? (3) Bagaimana rekonstruksi kebijakan hukum dalam penanganan pemberantasan perusakan hutan yang berbasis nilai keadilan?.
Terkait dengan tema penelitian, maka penelitian ini adalah berupaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang rekontruksi pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang berbasis nilai keadilan. Diskreptif analitis
ini adalah menggambarkan sesuatu keadaan hukum seperti apa adanya dengan paradigma kritis atau kritik (critical theory), kemudian dituangkan dalam suatu
pembahasan yang logis, sistematis dan komprehensif. Pendekatan penelitian menggunakan social research dipilih untuk melihat efektifitas hukum dalam mensejahterakan masyarakat khususnya pada nilai-nilai keadilan. Hukum tidak
hanya dilihat dari segi efektifitasnya saja tetapi dikaitkan dengan faktor-faktor non hukum seperti lembaga terkait dengan masalah keadilan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) kebijakan hukum pencegahan pemberantasan perusakan hutan telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 sesuai dengan ketentuan yang berlaku
baik vonis penjara maupun sanksi/denda serta efek jera bagi si pelaku. Adapun kelemahan penegakan hutan perusakan hutan adalah objek penegakan hukum sulit ditembus, lemahnya koordinasi antar penegak hukum, masalah pembuktian, ruang
lingkup tindak pidana yang masih sempit, rumusan sanksi pidana, subjek atau pelaku tindak pidana, proses penyitaan, ganti kerugian ekologis dan proses peradilan. (2) Kebijakan hukum pencegahan pemberantasan perusakan hutan
belum berkeadilan karena adanya tantangan-tantangan, yaitu tantangan struktural,tantangan formal, tantangan subtansial, tantangan kultural dan tantangan multi dimensional, dan (3) Rekonstruksi dari kebijakan hukum pencegahan
pemberantasan perusakan hutan dibuat untuk menciptakan suatu perdamaian dan menjamin kesejahteran serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sesuai dengan Pancasila sila ke-5.

Kata kunci : Kebijakan Hukum, Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan, Keadilan.

Dosen Pembimbing:	UNSPECIFIED | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	30 Apr 2019 02:07
Last Modified:	30 Apr 2019 02:07
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/12157

Actions (login required)

View Item