Rekonstruksi Konsep Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga
Pemasyarakatan Berbasis Keadilan Wilsa Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang 13
pemasyarakatan menegaskan pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan beberapa asas yaitu : pengayoman ; persamaan perilaku dan pelayanan ; pendidikan
dan pembimbingan ; penghormatan harkat dan martabat manusia ; kehilangan kemerdekaan satu-satu nya penderitaan ; terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu , sementara masih terdapart narapidana
anak yag di tempatkan di lembaga pemasyarakatan dewasa ,dengan demikian dapat di identifikasi beberapa masalah ; Bagaimna Implementasi tentang pembinaan narapidana anak di lembaga pemasyarakatan sehingga tidak mengakomodir hak-hak
anak? , Apa yang menjadi problematika sehingga hak-hak narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan belum terpenuhi? dan Bagaimana rekostrusi konsep pelaksanaan pembinaan narapidana anak di lembaga pemasyarakatan yang
berkeadilan ? Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode normatifempiris

dan metode perbandingan dengan negara-negara lain, dengan sumber data sebagai pendukung adalah data dari bahan hukum primer, hukum sekunder dan tersier Hasil penelitian Pasal 18 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan menyatakan Anak Pidana di tempatkan di LAPAS Anak,
Sedangkan Pasal 12 undang-undang ini menjelaskan narapidana anak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan. berdasarkan penggolongan, tetapi Prosedur ini belum
terlaksana,Sementara Pasal 71 sampai 81 undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang peradilan pidana anak, juga mengatur tentang jenis-jenis pidana, tetapi kesannya tujuan proses peradilan pidana adalah penjara yaitu tempat pembalasan atas kejahatan . yang mengakibatkan Over Capacity di Lembaga Pemasyarakatan, perlu perharian serius dari pemerintah terhadap narapidana yang ditempatkan di LAPAS
dewasa, anak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan dewasa hak-hak menjadi hilang . Rekonstruksi norma kenyataan narapidana anak masih ditempatkan di lembaga pemasyarakatan dewasa sementara UU No 12 tahun 1995 Pasal 5 huruf f
menyatakan kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satu nya penderitaan, tidak dapat dinyatakan penderitaan satu-satunya karena banyak penderiaan yang dialami narapidana anak selama di LAPAS, karena hak-haknya tidak dapat terpenuhi., kenyataan Lembaga Pemayarakatan tidak tepat dijadikan tempat pembinaan narapidana anak. Seharusnya pemerintah segara menyediakan Lembaga Pembinaan
khusus anak (LPKA) seperti yang dinyatakan pada undang-undang sistem peradilan anak.(Pasal 104 uu no 11 tahun 2012)

Kata kunci : Rekonstruksi, Pembinaan, Narapidana Anak, LAPAS