SURYADI, SURYADI (2018) REKONSTRUKSI REGULASI TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK DAERAH BERBASIS KEADILAN (Studi Kasus di BUMD Provinsi Kepulauan Riau). Doctoral thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
Preview |
Text
Abstrak.pdf |
Preview |
Text
babI.pdf |
![[thumbnail of babII.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png "babII.pdf") |
Text
babII.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
babIII.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
babIV.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
babV.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
babVI.pdf Restricted to Registered users only |
Preview |
Text
Cover.pdf |
Preview |
Text
daftar_pustaka.pdf |
Preview |
Text
Daftarisi.pdf |
Preview |
Text
pernyataan_publikasi.pdf |
Abstract
ABSTRAK
Dalam era otonomi daerah, pemerintah telah memberikan kesempatan yang luas bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Pemerintah daerah dapat mengatur sendiri beberapa aspek kehidupan di daerahnya baik aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, maupun budaya. Dalam aspek ekonomi, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membentuk suatu BUMD. Ada tiga hal yang harus diperhatikan terkait dengan tujuan dari pembentukan BUMD. Pertama, BUMD dibentuk agar memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah. Kedua, untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yeng bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi da reah masing. Ketiga, untuk memperoleh laba atau keuntungan. Dan ketiga tujuan tersebut belum dapat diwujudkan dengan baik karena belum adanya atau lemahnya pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) pada BUMD yang dibuktikan dengan lemahnya peraturan perundang-undangan terkait tata kelola BUMD tersebut. Dan hal tersebut terlihat pada pengelolaan BUMD di Provinsi Kepulauan Riau. Berlakunya Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015, telah memberikan arah untuk pengelolaan BUMD yang baik, sehingga peneliti merumuskan permasalahan; (1) Bagaimana implementasi regulasi tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) saat ini?(2) Bagaimana problematika implementasi regulasi tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) saat ini? (3) Bagaimana rekonstruksi regulasi tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berbasis Keadilan?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian menggunakan penelitian hukum empiris bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.
Hasil penelitian ini adalah 1). Implementasi regulasi tata kelola BUMD saat ini dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam perspektif
manajemen strategik yang dilakukan oleh BUMD di Provinsi Kepulauan Riau belum berjalan maksimal dan masih kurang sesuai dengan Pedoman Pokok Komite Nasional Kebijakan Governance. 2). Problematika implementasi regulasi tata kelola BUMD di Provinsi Kepulauan Riau adalah belum adanya atau lemahnya peraturan perundang- undangan terkait tata kelola BUMD; adanya praktek mismanagement yang mengarah
pada inefisiensi dan kecurangan; kurangnya kompetensi SDM; dan beberapa permasalahan permodalan maupun investasi. 3). Rekonstruksi nilai regulasi tata kelola BUMD yang berbasis keadilan adalah untuk mewujudkan BUMD yang menguntungkan dan mensejahterakan rakyat dengan melakukan rekonstruksi hukum terhadap Pasal 343 ayat (1) huruf g Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan merekonstruksi Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2006 dengan membuat aturan tentang tata cara penyertaan modal dan tata kelola perusahaan yang baik.
Kata Kunci : Rekontruksi,Tata Kelola, Badan Usaha Milik Daerah, Keadilan.
| Dosen Pembimbing: | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED |
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Doctoral) |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
| Date Deposited: | 30 Apr 2019 02:03 |
| Last Modified: | 30 Apr 2019 02:03 |
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/12154 |
Actions (login required)
 |
View Item |
