ABSTRAK

Pasal 34 ayat 2 UUD 1945 menyebutkan bahwa “Negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Selanjutnya pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, untuk memberikan jaminan sosial menyeluruh bagi setiap orang dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, juga ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya dibidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis yang menekankan pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui perlindungan hukum terhadap pelayanan kesehatan hak pasien peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) .
Hasil penelitian implementasi hak pasien dalam menerima pelayanan medik sebagai peserta BPJS belum berbasis nilai keadilan diantaranya adalah terhadap Tata laksana pelayanan obat bagi peserta, antrian Panjang, tidak semua penyakit yang menjadi tanggungan BPJS, pelayanan yang kurang tanggap terhadap pasien peserta BPJS dan serta adanya pembedaan dari Pasien umum. Hambatan yang timbul pada implementasi hak pasien dalam menerima pelayanan medik peserta BPJS saat ini adalah Sosialisasi masih sangat kurang, sistem belum siap, sistem rujukan berjenjang. Pilihan fasilitas medik dan rumah sakit yang terbatas. Rekonstruksi hukum hak pasien dalam mewujudkan perlindungan konsumen yang berbasis nilai keadilan dengan merekostruksi Norma dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Ketentuan Umum Angka (2). Norma Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 4 dan Pasal 5. Norma Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Pasal 1 Angka (1).
Hendaknya peraturan-perundangan yang terkait dengan pelayanan kesehatan lebih mengakomodir kearifan lokal dalam pelayanan kesehatan di Indonesia khususnya yang berbasis keadilan untuk semua. Hendaknya dalam menyelesaikan pelayanan medik bagi peserta BPJS diutamakan dapat diselesaikan melalui musyawarah. Perlu adanya aturan atau payung hukum yang lebih tegas dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dalam bentuk Undang-undang yang memberi penguatan/pembentukan lembaga pelayanan kesehatan yang didukung oleh sistem hukum nasional. Hendaknya Aparatur berwenang, dalam hal ini pemangku kepentingan tentang pelayanan kesehatan dalam merumuskan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi harus mau memahami dan menghormati hak-hak pasien peserta BPJS, aspirasi masyarakat miskin/masyarakat.

Kata Kunci : Rekonstruksi Hak Pasien, Perlindungan Konsumen, Berbasis Keadilan