ABSTRAK

Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami isteri. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilakukannya tetap utuh sepanjang masa kehidupannya. Tetapi tidak sedikit pula perkawinan yang telah dibina dengan susah payah itu berakhir dengan sebuah perceraian. Semakin tingginya angka cerai di setiap Pengadilan Agama, tentu bukan merupakan hal yang semestinya diharapakan. Pengadilan Agama yang cenderung mudah menyetujui gugatan perceraian, terutama pada alasan perceraian dengan menggunakan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) perlu ditinjau ulang dikarenakan tidak sejalan dengan tujuan syariat (maqashid syari’ah) islam diberlakukan. Sebuah cita-cita membentuk keluarga yang bahagia harus digugurkan dengan perceraian yang hanya beralasankan pertengkaran, tentu ini tidak adil.
Penelitian Disertasi ini termasuk penelitian kualitatif Analitistik dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei atau field research dengan metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, dimana berangkat dari hukum yang ada untuk dapat diaplikasikan pada kasus-kasus yang nyata atau mempelajari aturan-aturan perundang-undangan maupun pandangan atau pendapat ahli yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data-data di lapangan yang disajikan dalam pembahasan.
Hasil penelitian tersebut menemukan kelemahan-kelemahan alasan perceraian dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia yaitu pasal lain selain Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) KHI seolah-olah tidak dianggap keberadaannya karena pasal ini menjadi tumpuan alasan setiap penggugat/pemohon yang hendak mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama. Di samping itu, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dinilai terlalu mudah pembuktiannya di depan sidang Pengadilan jika dibandingkan dengan pasal yang lainnya, serta masih terdapat celah yang terlalu lebar pada Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975
Jo. Pasal 116 huruf (f) KHI untuk memudahkan pasangan suami istri bercerai dan memutuskan ikatan perkawinan. Konstruksi baru regulasi alasan perceraian dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia (perspektif maqashid syari’ah) yang termaktub dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” diformulasi menjadi “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang membahayakan pihak lain dan mengakibatkan terjadinya kerusakan pada agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang bisa dibuktikan di depan sidang Pengadilan”.
Kata Kunci: Perkawinanan, Perceraian, dan Maqashid Syari’ah