ABSTRAK
Waralaba pada hakekatnya adalah sebuah konsep pemasaran dalam rangka memperluas jaringan usaha secara cepat. Waralaba bukanlah sebuah alternatif melainkan salah satu cara yang sama kuatnya dan strateginya dengan cara konvensional dalam mengembangkan usaha. Pada saat ini kebanyakan akta perjanjian waralaba tidak dibuat oleh dan dihadapan Notaris melainkan dibuat dibawah tangan sedangkan untuk menjamin perlindungan hukum akta perjanjian waralaba tersebut di perlukan peranan Notaris Dalam perjanjian waralaba diperlukan peran Notaris meskipun perjanjian waralaba itu sendiri adalah perjanjian baku tanpa adanya peran Notaris dalam pembuatan akta perjanjiannya namun agar akta perjanjian tersebut lebih otentik peran Notaris sangat diperlukan demi menjamin perlindungan hukumnya. “Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian Waralaba Terhadap Pelaku Usaha Guna Menjamin Perlindungan Hukum”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran notaris dalam pembuatan akta perjanjian waralaba dan perlindungan hukum terkait dengan pembuatan akta/keluarya akta dalam perjanjian perjanjian waralaba.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian ini dilaksanakan dengan cara penelitian yuridis dilaksanakan dengan menginventarisasi, memaparkan, menginterprestasikan dan mensistematisasi serta mengevaluasi hukum positif yang berlaku dalam masyarakat yang keseluruhan kegiatannya diarahkan untuk upaya menemukan penyelesaian yuridis terhadap masalah hukum yang terjadi dalam masyarakat”.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa peran Notaris sangat di perlukan dalam pembuatan akta perjanjian waralaba selain mencegah terjadinya wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) dari salah satu pihak juga menjamin perlindungan hukum dari pembuatan akta perjanjian tersebut karena dibuat dibawah naungan hukum yang kuat perjanjian waralaba juga merupakan suatu perikatan atau perjanjian antara dua pihak dimana semua ketentuan mengacu kepada Pasal 1313 KUHPerdata tentang perjanjian, pasal 1320 KUHPerdata tentang sahnya perjanjian dan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata tentang asas kebebasan berkontrak. .
Kata kunci: Notaris, Waralaba, Pelaku Usaha, Perlindungan Hukum