ABSTRAK

Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik AtasTanah untuk Rumah tinggal, pada Pasal 4 ayat (2) terdapat ketentuan mengenai pembatasan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibatasi untuk tanah seluas maksimum 2.000m2.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah ketentuan keputusan ini dapat di jadikan sebagai acuan batas maksimum kepemilikan tanah hak milik untuk tanah non pertanian.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan pendekatan socio legal dengan aspek legal research, yakni objek penelitian yang berupa hukum dalam arti norm (peraturan perundang-undangan) dan socio research, yaitu digunakannya metode dan teori ilmu-ilmu sosial tentang hukum untuk membantu peneliti dalam melakukan analisis data yang diperoleh dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara.
Hasil temuan peneliti menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1998 tentang pemberian hak milik atas tanah untuk rumah tinggal tidak dapat berjalan secara optimal dalam melakukan pengawasan dan penertiban tanah hak milik non pertanian yang berlebihan dikarenakan tidak adanya sanksi terhadap objek tanah yang melebihi batas maksimum.
Saran kepada Pemerintah agar diterapkan sanksi terhadap objek tanahnya, sehingga pelaksanaan pencegahan, pengawasan serta penertiban kepemilikan tanah yang melebihi batas maksimum dapat berjalan dengan optimal.

Kata Kunci : Batas Maksimum, Hak Milik Non Pertanian, Sanksi