ABSTRAK

Pelaksanaan lelang eksekusi barang sitaan dan rampasan negara banyak masyarakat yang belum mengetahui bagaimana prosedur dan perlindungan hukum yang diberikan. Begitu juga dengan notaris sebagai Pejabat Lelang Kelas II apakah dapat melakukan lelang terhadap barang sitaan dan rampasan negara. Tujuan penelitian ini adalah 1) Menganalisis pelaksanaan lelang eksekusi barang sitaan dan rampasan negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta; 2) Menganalisis peran notaris dalam pelaksanaan lelang eksekusi barang sitaan dan rampasan negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta.
Pendekatan penelitian adalah yuridis sosiologis. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriprif dengan model analisa interaktif dari Miles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan
Hasil penelitian menunjukkan 1) Pelaksanaan lelang eksekusi barang sitaan dan rampasan negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I. Pelaksanaannya, penjual yang akan melakukan penjualan barang secara Lelang harus mengajukan surat permohonan Lelang kepada Kepala KPKNL untuk meminta jadwal pelaksanaan Lelang yang disertai dengan dokumen yang telah ditetapkan sesuai dengan jenis lelang yang dimohonkan; 2) Peran notaris dalam pelaksanaan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 189/PMK.06/2017 tentang Pejabat Lelang Kelas II yang terbatas pada Lelang Noneksekusi Sukarela termasuk tetapi tidak terbatas pada Lelang Barang Milik Badan Usaha Milik Negara Daerah (BUMN/ D) berbentuk persero; Lelang harta milik bank dalam likuidasi kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;Lelang Barang Milik Perwakilan Negara Asing; dan Lelang Barang Milik perorangan atau badan usaha Swasta. Notaris tidak dapat melaksanakan lelang yang menjadi kewenangan Pejabat Lelang Kelas I karena terbentur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Lelang Eksekusi, Barang Sitaan dan Rampasan Negara, Peran Notaris