ABSTRAK

PPJB merupakan perjanjian pendahuluan atas perjanjian jual beli hak atas tanah yang nantinya aktanya akan dibuat dan ditandatangani di hadapan PPAT, deskripsi kasus penulisan ilmiah terkait wanprestasi pada Putusan No.17/Pdt.G/2011/PN.Smg. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah kekuatan hukum akta perjanjian jual beli (PJB) dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti otentik, akibat hukum jika salah satu pihak dalam perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) telah melakukan wanprestasi serta perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak para pihak apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam perjanjian pengikatan jual beli.
Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah kekuatan hukum akta perjanjian jual beli (PJB) dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti otentik dalam perjanjian peralihan hak, akibat hukum jika salah satu pihak dalam perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) telah melakukan wanprestasi serta perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak para pihak apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam perjanjian pengikatan jual beli.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan socio-legal research yang bersumber dari pengumpulan data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif.
Hasil penelitian ini pada akhirnya memberikan jawaban bahwa kekuatan hukum PPJB sebagai alat bukti otentik dalam perjanjian peralihan hak adalah sangat kuat, karena akta tersebut merupakan akta notaril yang bersifat akta otentik. Mengenai akibat hukum jika salah satu pihak dalam perjanjian PPJB telah wanprestasi maka perjanjian itu batal demi hukum, selain itu perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak para pihak apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam PPJB adalah kembali kepada kekuatan dari PPJB yang dibuat, yaitu jika dibuat dengan akta di bawah tangan maka perlindungannya sesuai dengan perlindungan terhadap akta dibawah tangan, sedangkan apabila di buat oleh atau di hadapan Notaris maka dengan sendirinya aktanya menjadi akta notaril sehingga kekuatan perlindunganya sesuai dengan perlindungan terhadap akta otentik.
Saran dari penelitian ini adalah sebaiknya mengenai pengikatan jual beli diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan terutama yang berkaitan dengan masalah tanah, sehingga para pihak yang memakai pengikatan jual beli sebagai perjanjian pendahuluan dalam jual beli hak atas tanah lebih terlindungi dengan baik.

Kata Kunci:Wanprestasi, Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan Notaris