ABSTRAK

Negara Indonesia adalah negara yang merdeka dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan hidup yang merata bagi setiap warga negaranya. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), adalah pedoman utama bagi orientasi dan penjabaran penyusunan perencanaan membangun perekonomian Indonesia. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. koperasi yang ilegal dan tidak jelas maka perlu adanya peran notaris dalam pembentukannya agar masyarakat khususnya kota Tegal bisa aman dan nyaman untuk bergabung menjadi anggota koperasi, peneliti tertarik untuk membuat tesis yang berjudul “PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN BADAN USAHA KOPERASI DI KOTA TEGAL”
Penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut, Bagaimana Peran Notaris di dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi di Kota Tegal, Apa Hambatan dan Solusi Notaris di dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi di Kota Tegal.
Peranan notaris tidak hanya terkait dengan pembuatan akta pendirian koperasi saja, namun juga dalam kegiatan-kegiatan koperasi yang lainnya. Notaris dapat membuat akta-akta koperasi secara utuh, sehingga para anggota koperasi merasa terarah dalam membangun koperasi tersebut. Hambatan dalam pembuatan akta koperasi yang dilakukan oleh notaris, yaitu antara lain Masalah domisili anggota terkait dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dapat menjadi hambatan, Pembekalan tentang perkoperasian bagi notaris calon Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) dirasakan belum memadai, Banyak para pendiri koperasi yang datang kepada notaris mereka tidak memahami apa itu koperasi, sehingga notaris tidak dengan gampang bisa membuat akta pendirian koperasi