ABSTRAKSI

Notaris sebagai Pejabat Umum yang berwenang membuat akta Autentik, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, selain terikat dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris juga terikat dengan Kode Etik Notaris, yang dibuat oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI), sebagai satu-satunya organisasi yang menaungi para Notaris ,yang diakui oleh Undang-undang. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya Notaris diawasi oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris, yaitu Majelis Pengawas Pusat, majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Daerah. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis jenis pelanggaran Kode Etik apa saja yang dilakukan oleh oleh Notaris di Kabupaten Cirebon, dan menganalisis jenis sanksi apa saja yang diterapkan oleh Majelis Pengawas Daerah terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris tersebut.
Hasil penelitian menunjukkan dari beberapa jenis ketentuan Kode Etik Notaris, beberapa pelanggaran yang terjadi di kabupaten Cirebon diantaranya adalah meninggalkan wilayah jabatan lebih dari tujuh hari, menggunakan jasa perantara dalam mendapatkan klien, pemasangan papan nama yang tidak sesuai, publikasi dan promosi diri, dan menerapkan tarif yang tidak sesuai dengan undang-undang atau cenderung lebih murah dari Notaris lainnya.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa beberapa faktor penyebab terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut diantaranya karena kontradiktifnya peraturan tertulis dengan kondisi di lapangan yang menyebabkan Notaris harus berjuang dalam menjalankan tugas dan kewenangannya di satu sisi, sementara di sisi lain mereka terikat serangkaian peraturan yang membatasi mereka dalam mendapatkan klien atau masyarakat pengguna jasa mereka. Mereka disebut Sebagai Pejabat Publik, sementara mereka tidak diijinkan mempromosikan diri mereka, mereka Pejabat Publik, tapi mereka tidak digaji oleh Negara sebagaimana Pejabat Publik lainnya, sementara jumlah Notaris setiap tahun semakin bertambah, dan pastinya terjadi persaingan diantara mereka, dan hal ini acapkali akan berbenturan dengan kode etik Notaris, sehingga mau tidak mau, secara sengaja ataupun tidak disengaja mereka akan melanggar Kode Etik Notaris. Selain hal-hal tersebut, sanksi yang diterapkan oleh majelis Pengawas Notaris yang hanya bersifat administratif, menyebabkan pelanggaran-pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris masih kerap terjadi dan kurang adanya efek jera.
Kata kunci : Kode Etik Notaris, Majelis Pengawas Daerah, sanksi administratif