RAKHMAN, ARIF (2018) PERANAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TARIF/JASA HONORARIUM DI KABUPATEN CIREBON. Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.

Preview	Text Abstrak.pdf Baca Disini (300kB) | Preview Download (300kB)
Preview	Text Cover.pdf Baca Disini (870kB) | Preview Download (870kB)
Preview	Text daftar_pustaka.pdf Baca Disini (533kB) | Preview Download (533kB)
Preview	Text babI.pdf Baca Disini (8MB) | Preview Download (8MB)
	Text babII.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (13MB) | Preview Download (13MB)
	Text babIII.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (6MB) | Preview Download (6MB)
	Text babIV.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (795kB) | Preview Download (795kB)
	Text babV.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (81kB) | Preview Download (81kB)
Preview	Text Daftarisi.pdf Baca Disini (324kB) | Preview Download (324kB)
Preview	Text lampiran.pdf Baca Disini (81kB) | Preview Download (81kB)
Preview	Text pernyataan_publikasi.pdf Baca Disini (219kB) | Preview Download (219kB)

Abstract

ABSTRAK

Notaris sebagai pejabat umum, sekaligus sebuah profesi, posisinya sangat penting dalam membantu dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Notaris harus mencegah terjadinya permasalahan hukum di kemudian hari melalui akta otentik yang dibuatnya sebagai alat pembuktian yang sempurna di pengadilan. Notaris merupakan profesi yang terhormat selalu lekat dengan etika dan dengan etikalah Notaris berhubungan dengan pekerjaanya. Tanpa etika, Notaris hanyalah robot-robot mekanis yang bergerak dalam tanpa jiwa. Karena lekatnya etika pada profesi Notaris disebut sebagai profesi mulia (officium nobile).1 Kewenangan Notaris, berdasarkan Pasal 15
Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) adalah membuat akta otentik mengenai perbuatan, perjanjaian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberi groose, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan.
Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penetapan tariff honorarium
Notaris di Kabupaten Cirebon. Untuk memahami dan menganalisis peranan majelis pengawasan daerah (MPD) dalam mengatur dan mengawasi tarif /honorarium Notaris agar tidak terjadi persaingan antar notaris. Untuk menjelaskan akibat bagi masyarakat dan Notaris jika tarif/Honorarium Notaris di Kabupaten Cirebon ada perbedaan yang signifikan
Metode yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis siologis. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu lebih memberikan arti penting pada langkah- langkah observasi dan analisa yang bersifat empiris dengan melihat pada penerapan peraturan perundang-undang yang berlaku permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis sosiologis dan kenyataan yang ada mengenai,penerapan peranan majelis pengawas daerah (MPD) dalam melakukan pengawasan tarif jasa/ honorarium notaris di Kabupaten Cirebon hukum yuridis sosiologis atau penelitian sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data. Pelaksanaan Penetapan Tarif/Honoarium Notaris di Kabupaten Cirebon sampai saat ini terlaksana dengan cukup baik walaupun belum bisa di katakan bagus karena beberapa Notaris masi melakukan tindakan yang tidak sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris masalah Honorarium yang menarifkan tarif dibawah ketentuan yang berlaku atau tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dikarenakan beberapa Notaris.
Peranan Majelis Pengawas Daerah Dalam Mengawasi tariff jasa/Honorarium
Notaris agar tidak menjadi persaingan harga dengan cara Majelis Pengawas Daerah melakukan pengawasan terhadap Notaris-Notaris di kabupaten Cirebon mengenai tariff
jasa yang di berikan kepada klien yang membutuhkan jasa dari notaris tersebut.
Akibat bagi masyarakat dan Notaris jika tariff Honorarium Notaris di Kabupaten Cirebon ada berbedaan yang signifikan yang pertama bagi masyarakat Kabupaten Cirebon permasalahan Honorarium Notaris apabila ada perbedaan itu bisa aja menguntungkan masyarakat karena tidak semua masyarakat mampu untuk membayar jasa Notaris dan masyarakat juga tidak tahu ketentuan mengenai tariff jasa Notaris

Kata Kunci : Peranan,Majelis Pengawas dan, Tarif/Honorarium

Dosen Pembimbing:	UNSPECIFIED | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	30 Apr 2019 01:35
Last Modified:	30 Apr 2019 01:35
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/12080

Actions (login required)

View Item