ABSTRAK

Implementasi Pasal 112 junto Pasal 127 UU No 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, belum sepenuhnya memberikan komitmen yang sama dari para penegak hukum. Terutama untuk menyelamatkan generasi muda yang menjadi korban sebagai penyalahguna narkoba untuk menata masa depan lebih baik lagi..
Masalah yang terjadi penerapan pasal ini lebih sering memberikan ancaman pidana bagi penyalahguna yang kedapatan membawa narkoba saat penangkapan. Tetapi pada sisi lain, penerapan pasal ini, juga mengindikasikan dimanfaatkan oleh pengedar untuk bisa meloloskan diri dari ancaman hukum yang tinggi Di samping implementasinya dikhawatirkan bersikap diskriminatif bagi penyalahguna narkoba, sehingga ancaman pidana yang diterapkan berbeda.
Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang professional kepada para penegak hukum generasi mana yang harus diselamatkan, dan siapa yang harus menanggung ancaman pidana dengan jeratan Pasal 112 Junto Pasal 127 UU No 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika. Serta memberikan masukan kepada masyarakat untuk lebih memahami kondisi penyalahguna narkoba, dan bagaimana ancaman pidananya.
Metode penelitian yang digunakan yuridis sosiologis terhadap responden dengan melakukan observasi, wawancana langsung saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang dikenakan, serta bagaimana penegak hukum dalam Implementasi Pasal 112 junto Pasal 127 UU No 35 tahun 209, Tentang Narkotika. Sehingga berbekal metode penelitian yuridis sosisologis, penulis, menggunakan kerangkan teoritis, kepastian hukum, teori penegakan hukum dan teori keadilan
Dengan status mereka sebagai penyalahguna narkoba. Penulis berharap ada sikap profesionalisme dari penegak hukum untuk menyelamatkan generasi muda dari ancaman narkoba, sehingga teori kepastian hukum dari penerapan pasal ini dapat mencerminkan keadilan. Penyalahguna narkoba adalah korban yang harus diselamatkan masa depannya.
Begitu secara profesional penegak hukum dapat menerapan Pasal 112 Junto Pasal 127 UU No 35 Tahun 2009, tidak digunakan oleh para pengedar yang seharusnya dijerat Pasal 114 UU No 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, karena ancaman yang lebui tinggi, sehingga teori penegakan hukum, dengan untuk tegaknya dan berfunsginya norma-norma secara nyata..
Serta tidak bersikap diskriminasi dalam penerapannya sehingga dapat menyelamatkan generasi muda dari ancaman narkoba, tanpa melihat status sosial penyalahguna, sehingga teori keadilan, yang memberikan jaminan dan kepastian keadilan dapat dirasakan oleh semua kalangan, dengan tidak memandang status sosial, harkat dan derajat seseorang. Karena keadilan hak setiap masyarakat.