ABSTRAK
Kebijakan nilai dasar hukum dalam penyidikan pada penanganan tindak pidana oleh penyidik Polri saat ini masih kurang maksimal dikarenakan faktor ketidakpercayaan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja Polri. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kebijakan nilai dasar hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi dan mengkaji bagaimana seharusnya penyidikan dilakukan pada penanganan perkara tindak pidana oleh penyidik Polri pada saat ini dan masa yang akan datang.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatife dan pendekatan empiris. Jenis penelitiannya adalah deskriptif analitis. Data primer dan data sekunder adalah data yang digunakan dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menyatakan bahwa 1) dalam rangka menyelenggarakan penyidikan dan penyelidikan,Penyidik Polri hanya dan telah menerapkan prosedur sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan perundang-undangan dan belum maksimal dalam mewujudkan kehendak masyarakat dalam proses penyelidikan maupun penyidikan memenuhi nilai dasar hukum; 2) Faktor dominan yang paling mempengaruhi penyidikan yaitu faktor dari masyarakat baik sebagai pelapor maupun terlapor;3) Usaha-usaha yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang ada dalam mewujudkan nilai dasar hukum dalam proses penyelidikan maupun penyidikan diantaranya telah dilakukan terobosan oleh pimpinan Polri dengan memberikan petunjuk dan arahan secara tertulis dalam bentuk Peraturan Kapolri, surat edaran maupun petunjuk dan arahan melalui surat mengenai proses penyelidikan dan penyidikan.

Kata kunci : Kebijakan,Nilai dasar, penyidikan.