ABSTRAK

Pertambangan Emas Tanpa Izin merupakan usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki Izin dan instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa izin tentunya merupakan suatu bentuk tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kalimantan Tengah sebagai salah satu Provinsi yang mempunyai kandungan emas yang cukup tinggi, tentunya tidak bisa terlepas dari banyaknya kegiatan pertambangan ilegal. Sehingga diperlukan adanya peran dari Polri khusunya Polda kalimantan tengah untuk menanggulangi permasalahan tersebut.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Peran Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin, Bagaimana Proses Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin dan Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin di Wilayah Hukum Polda Kalimantan Tengah.
Penelitian ini menggunakan pendekatan Pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris dengan metode penelitian deskriptif analitis. Sumber data diambil dari data primer dan sekunder dengan teknik pengumpul data, yaitu pengamatan atau observasi, wawancara atau interview dan kuesioner kepada responden. Analisa permasalahan dilakukan dengan Teori Penanggulangan Kejahatan, Teori Penegakan Hukum dan Teori Faktor-Faktor Penegakan Hukum.
Hasil penelitian menunjukan bahwa, Peran Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin dengan menggunakan pendekatan penal dan non penal melalui upaya Pre-emtif, Preventif dan Represif. Terhadap pelaku Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin telah diproses dan dinyatakan bersalah karena telah melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam upaya penegakan hukum tentunya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum yang meliputi faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas pendukung, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Kata Kunci: Peran Polri, Penanggulangan, Pertambangan Emas Tanpa Izin.