ABSTRAK

Anak dengan segala pengertian dan definisinya memiliki perbedaan karakteristik dengan orang dewasa, ini merupakan titik tolak dalam memandang hak dan kewajiban bagi seorang anak yang akan mempengaruhi pula kedudukannya di hadapan hukum. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan anak-anak yang berhadapan dengan hukum agar tidak hanya mengacu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pada tahun 2014 Mahkamah Agung mengeluarkan Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bahkan sebelum Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan dari UU SPPA dikeluarkan. Poin penting Perma tersebut bahwa hakim wajib menyelesaikan persoalan anak-anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara diversi yang mana merupakan prosedur hukum yang masih sangat baru dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana Indonesia. Perumusan masalah dan tujuan penelitian tesis ini yaitu untuk menjelaskan dan menganalisa urgensi diversi dalam penanganan perkara pidana anak, dan untuk menjelaskan dan menganalisa Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Diversi dalam menyelesaian perkara pidana anak melalui pendekatan keadilan restoratif.
Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Di dalam penelitian ini, penulis menganalisis masalah menggunakan teori keadilan dan teoripenegakan hukum.
Berdasarkan hasil analisis Nomor 4 Tahun 2014 dapat dikemukakan hasil penelitian sebagai berikut, bahwa Perma Nomor 4 Tahun 2014 sangat dibutuhkan dalam menangani perkara pidana anak. Hal tersebut karena selama ini kondisi anak-anak yang berada di lembaga pembinaan, penahanan dan permayarakatan selama ini menampakkan wajah buruk daripada sisi positif dalam perkembangan anak. Pencampuran anak dengan orang dewasa dalam lembaga permasyarakatan menimbulkan pengaruh negatif dan beban psikologis tersendiri bagi anak, karena menganggap dirinya sama dengan orang dewasa.

Kata kunci: Diversi, Sistem Peradilan Pidana Anak, Keadilan Restoratif