Abstrak
Restorative Justice atau mediasi merupakan penyelesaian perkara diluar pengadilan atau tanpa adanya proses hukum, suatu bentuk cara untuk menegakkan hukum yang mengedepankan keadilan bagi pihak yang sedang berperkara. Selain itu ada makna yang terdapat dalam Restorative Justice atau penyelesaian perkara diluar pengadilan yaitu adanya percepatan penyelesaian hukum yang cepat dengan tidak meninggalkan hak masing masing pihak dan sesuai dengan hukum yang hidup (living law), yang merupakan bagian dari kebiasaan yang ada di masyarakat Indonesia. Namun Restorative Justice atau mediasi di Indonesia tidak ada payung hukum yang pasti sehingga secara aturan hukum belum diatur proses pelaksanaannya namun kenyataan di lapangan proses Restorative Justice atau mediasi ini sudah biasa dilaksanakan dan memiliki dampak positif. Hal itulah yang mendorong penulis mengam,bil judul PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TERHADAP HARTA BENDA DI POLRESTABES SEMARANG.

Metode pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk melakukan analisa terhadap peran Restorative justice, hambatan dan solusi yang diambil ketika Restorative justice tersebut dilakukan. Hambatan yang diketahui adalah hambatan dari internal Kepolisian yang berupa adanya rasa ketakutan dan cara pikir lama, sedanglkan dari eksternal Kepolisian yaitu rasa ego dari pihak-pihak yang berperkara, serta dari pihak pemeritah yaitu tidak adanya aturan yang dikeluarkan tentang pelaksanaan Restorative justice tersebut. Karena dalam penegakan hukum yang paling diutamakan adalah rasa keadilan baik dari pihak korban maupun dari pihak pelaku, sehingga mediasi diantara pihak tersebut sangat berpengaruh besar dalam penyelesaian perkara. Dalam pelaksanaan Restorative Justice atau mediasi hanya dapat dilaksanakan terhadap proses hukum yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku (dibawah umur) dengan istilah Diversi, namun untuk perkara pidana umum lain belum ada aturan yang mengaturnya.

Penerapan Restorative justice yang dapat dilakukan dalam situasi tersebut yaitu dengan melaksanakan mediasi antar kedua belah pihak yang dituangkan dalam surat kesepakatan bersama yang disaksikan oleh tokoh agama atau tokoh masyarakat sebagai dasar dalam pelaksanaan gelar perkara penghentian penyidikan.

Kata kunci : penyidikan, harta benda, restorative justice