ABSTRAK

Banyaknya Tindak Pidana yang dilakukan oleh masyarakat khususnya Tindak Pidana pengeroyokan membuat aparat kepolisian yaitu penyidik untuk melakukan penyidikan. Dalam Tindak Pidana tertentu khususnya Tindak pidana pengeroyokan biasanya terjadi kekurangan alat bukti dan kesaksian sehingga di butuhkan suatu pemberkasan terpisah (splitsing), hal ini membuat penulis ingin mengetahui bagaimana pemberkasan terpisah (splitsing) oleh penyidik Kepolisian Resor Kota Besar Semarang dalam penanganan perkara pengeroyokan.

Permasalahan yang diangkat yaitu seperti diperlukannya pemberkasan terpisah (splitsing) dalam penanganan perkara pengeroyokan di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, seperti apa pelaksanaan pemberkasan terpisah (splitsing) dalam penanganan perkara pengeroyokan di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, seperti apa kendala dan solusi dalam pemberkasan terpisah (splitsing) dalam penanganan perkara pengeroyokan di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.

Metode yang digunakan oleh penulis dalam membuat tesis ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan cara melakukan pemecahan masalah dengan menganalisa kenyataan praktis dalam praktek, permasalahan diatas dianalisis berdasarkan teori kepastian hukum dan teori penegakan hukum.

Menurut hasil penelitian penulis, ternyata diperlukannya pemberkasan terpisah (splitsing) untuk memudahkan penyidik dalam kurangnya alat bukti khususnya alat bukti keterangan saksi, pelaksanaan dari pemberkasan terpisah diatur dalam Pasal 141 dan 142 KUHAP telah menyebutkan Penyidik dalam melakukan pemberkasan terpisah (splitsing) atas petunjuk Penuntut Umum, kendala dan solusi mengenai pemberkasan terpisah yang dilakukan penyidik yaitu terdapat kendala internal dan eksternal serta dalam solusi dalam mengatasi kendala-kendala tersebut yaitu meningkatkan kemampuan sumber daya di Kepolisian dengan memberikan pelatihan dan evaluasi serta menjalin hubungan kerja sama dengan instansi lain.

Kata Kunci : splitsing, Pengeroyokan, Penyidik.