Sari, Ratih Mega Puspa (2018) PERANAN PPAT DALAM PENSERTIFIKATAN TANAH AKIBAT JUAL BELI DI KABUPATEN CIREBON. Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
Preview |
Text
COVER_1.pdf |
Preview |
Text
ABSTRAK_1.pdf |
Preview |
Text
DAFTAR ISI_1.pdf |
Preview |
Text
BAB I_1.pdf |
![[thumbnail of BAB II_1.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png "BAB II_1.pdf") |
Text
BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only |
Preview |
Text
DAFTAR PUSTAKA_1.pdf |
Preview |
Text
PUBLIKASI_1.pdf |
Abstract
Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah ini yang dimaksud dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun. Dan sejak berlakunya Pemerintah Peraturan Nomor 10 Tahun 1961 sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Adapun tujuan penelitian Tesis adalah satu .Untuk menganalisis Peranan PPAT dalam Pensertifikatan tanah akibat Jual Beli di kabupaten cirebon, dua. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi PPAT dalam melaksanakan Pensertifikatan tanah akibat Jual Beli di kabupaten Cirebon, tiga.Untuk menganalisis upaya PPAT dalam mengatasi faktor penghambat pelaksanaan Pensertifikatan tanah akibat Jual Beli di kabupaten Cirebon tersebut.
Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan yuridis empiris adapun hasil penelitiannya sebagai berikut : Satu. Berkenaan dengan peranan yang merupakan bagian dari tugas PPAT dalam pelaksanaan Pensertipikatan Tanah akibat Jual Beli, PPAT Kabupaten Cirebon sangat berperan dalam memberikan data yuridis terhadap perubahan data pelaksanaan pendaftaran tanah. Dalam melaksanakan tugasnya PPAT Kabupaten Cirebon tetap berpegang teguh pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 khususnya Pasal 6 dan 42, Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998, maupun Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2006, khususnya Pasal 2, Dua. Dalam pelaksanaan pensertifikatan tanah akibat jual beli di Kabupaten Cirebon, PPAT menghadapi beberapa hambatan, yakni : (1) Surat-surat tanah yang tidak lengkap sehingga memerlukan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa; (2) Saksi yang menguatkan batas-batas tanah dalam menentukan obyek hak milik tidak ada, sehingga tidak bisa dipertanggung jawabkan secara hukum atas tanah hak milik tersebut; (3) Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) tidak jelas sehingga tidak bisa ditentukan besarnya pajak BPHTB, Tiga. Upaya PPAT dalam mengatasi faktor penghambat pelaksanaan pensertifikatan Tanah akibat Jual Beli di Kabupaten Cirebon adalah berdasarkan faktor-faktor yang menjadi kendalanya. PPAT mengembalikan berkas untuk dilengkapi persyaratannya, yakni meminta pihak yang bersangkutan agar : (1) Melengkapi berkas dengan surat keterangan tanah yang akan dibuatkan sertifikatnya; (2) Melengkapi kesaksian terhadap batas-batas tanah yang akan dibuatkan sertifikatnya; (3) Mengurus NJOP tahun berjalan ke Kantor PBB.
Kata kunci : PPAT, Akta Jual Beli Tanah
| Dosen Pembimbing: | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED |
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Masters) |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan |
| Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
| Date Deposited: | 30 Oct 2018 03:36 |
| Last Modified: | 30 Oct 2018 03:36 |
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/11941 |
Actions (login required)
 |
View Item |
