Notaris adalah pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau berdasarkan Undang-undang lainnya yang berkaitan. Notaris selain memiliki kewenangan dalam membuat akta juga memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur dalam Perundang-undangan dalam menjalankan jabatannya, seseorang yang menjabat sebagai notaris harus memiliki sikap waspada dan penuh kehati-hatian.
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian undang-undang. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, dengan cara mendeskripsikan data dokumen atau masalah tersebut kemudian dianalisis, mengenai Putusan Nomor 598 PK/Pdt/2016, Pejanjian Perkawinan diatur dalam Pasal 152 KUH Perdata, ditentukan juga dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perjanjian perkawinan baru dapat berlaku terhadap pihak ketiga setelah dicatatkan pada Catatan Sipil.
Adapun hubungan penulis dalam penelitian ini yaitu karena adanya suatu kasus hukum Nomor : 598/PK/Pdt/2016 yang mana melibatkan seorang notaris, dan dalam kasus ini notaris yang berwenang mendengarkan dan mencatat keterangan penghadap dalam akta yang dibuatnya dipertanyakan hasil akta yang dibuatnya. Karena adanya satu kasus yang dilakukan penghadap dan membuat akta perjanjian kawin dihadapan notaris tetapi tidak didaftarkan pada Pengadilan Negeri dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang mengakibatkan adanya gugatan dengan dasar tidak sah menurut hukum yang akhirnya membuat aktanya dapat batal demi hukum.

Kata Kunci : Notaris, Akta Perjanjian Kawin.