BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan, yang mengakibatkan terjadinya peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan dari yang mempunyai hak kepada yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan, sedangkan hak atas tanah adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Untuk membuktikan adanya peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan kecuali pemindahan hak melalui lelang, sebagaimana yang dikehendaki UUPA harus dibuktikan dengan akta otentik yang dibuat oleh PPAT.Sebagai salah satu Pejabat yang berwenang untuk membuat akta peralihan hak aias tanah dan/atau bangunan, PPAT tunduk pada ketentuan Pasal 91 ayat (1)Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Atas dasar hal tersebut dipandang perlu melakukan penelitian berkenaan dengan implementasinya dalam praktek, terutama terkait dengan peranan PPAT dalam pembayaran BPHTB oleh Wajib Pajak dan akibat hukum terhadap PPAT yang menandatangani akta peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan bekas hak milik adat, dan bagaimana keabsahan terhadap akta peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan bekas hak milik adat tersebut.
Metode pendekatan penelitian yang digunakan bersifat yuridis empiris, pengumpulan data dilakukan secara primer dan sekunder, sehingga diperoleh pembahasan yang sistematis, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian mengungkapkan peranan PPAT dalam pembuatan akta peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan bekas Hak Milik Adat berkaitan dengan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Bekas hak Milik Adat di Kabupaten Magelang berperanan dalam membantu tugas Kantor Pajak Daerah guna mengamankan Penerimaan Daerah dari sektor Pajak Daerah yaitu BPHTB. Konsekuensi hukum terhadap akta peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan bekas hak milik adat yang telah ditandatangani oleh PPAT sebelum dilaksanakannya pembayaran BPHTB atas peralihan hak atas tanah daniatau bangunan bekas hak milik adat tersebut dan sanksi hukum apa yang diberikan kepada PPAT tidak mempengaruhi keabsahan akta tersebut.

Kata Kunci : PPAT, BPHTB, Tanah Bekas Hak Milik Adat.