Pratiwi, Aldya Rahma (2018) PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN JALAN (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 145/PID.SUS-TPK/2014/PN.Smg). Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.

Preview	Text File 1_COVER.pdf Baca Disini (424kB) | Preview Download (424kB)
Preview	Text File 2_ABSTRAK.pdf Baca Disini (103kB) | Preview Download (103kB)
Preview	Text File 3_DAFTAR ISI.pdf Baca Disini (75kB) | Preview Download (75kB)
Preview	Image PUBLIKASI.jpg Baca Disini (805kB) | Preview Download (805kB)
Preview	Text File 4_BAB I.pdf Baca Disini (235kB) | Preview Download (235kB)
	Text File 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (299kB) | Preview Download (299kB)
	Text File 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (315kB) | Preview Download (315kB)
	Text File 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (68kB) | Preview Download (68kB)
Preview	Text File 8_DAFTAR PUSTAKA.pdf Baca Disini (120kB) | Preview Download (120kB)

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang cukup marak di Indonesia bahkan Negara Indonesia mendapat predikat sebagai negara yang korupsinya paling besar di Asia Tenggara, inilah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini. Permasalahan yang diambil untuk penelitian ini yaitu bagaimana pemidanaan bagi pelaku tindak pidana korupsi dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam Putusan No.145/PID.SUS-TPK/2014/PN.Smg.
Metode yang di gunakan untuk penelitian yaitu metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, untuk metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, dan untuk metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Analisis permasalahan menggunakan teori kepastian hukum dan teori keadilan.
Hasil dari penelitian ini adalah, bahwa pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi peningkatan jalan dalam Putusan Nomor 145/PID.SUS-TPK/2014/PN.Smg dapat dilakukan setelah adanya dakwaan yang diberikan oleh penuntut umum untuk terdakwa, adanya alat bukti yang cukup guna memperkuat dakwaan, tuntutan jaksa penuntut umum, maka pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi pengadaan jalan dalam Putusan Nomor 145/PID.SUS-TPK/2014/PN.Smg dapat dijalankan dan hakim dapat mengadili lewat putusannya. Dalam putusan tersebut, terdakwa R.S binti S didakwa 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan penjara dan denda Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi peningkatan jalan dalam Putusan Nomor 145/PID.SUS-TPK/2014/PN.Smg secara garis besar dapat dibagi menjadi 2, yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis. Hakim selalu mempunyai dasar pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara, karena dengan dasar pertimbangan hakim itulah, hakim dapat memutuskan berat ringannya dakwaan yang didakwakan. Maka dari itu dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan hukuman sangatlah penting.

Kata Kunci :pemidanaan, korupsi pengadaan jalan, pertimbangan hakim.

Dosen Pembimbing:	UNSPECIFIED | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	30 Oct 2018 03:19
Last Modified:	30 Oct 2018 03:19
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/11881

Actions (login required)

View Item