Indonesia adalah negara hukum dimana memiliki ciri-ciri tersendiri yang berbeda dengan negara hukum yang diterapkan di berbagai negara. Hanya saja, untuk prinsip umumnya, seperti adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan masih tetap digunakan sebagai dasar dalam mewujudkan Negara hukum di Indonesia. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan asas tersebut, Pemerintah Pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya. Otonomi daerah juga berimplikasi pada peningkatan produk-produk hukum daerah yang dibentuk. Namun sangat disayangkan tak jarang produk hukum daerah yang dihasilkan justru bertentangan dengan peraturan perundang-udangan di atasnya.
Tidak sesuainya antara suatu peraturan dengan peraturan yang lain jelas akan menimbulkan kontradiksi yang berujung pada ketidakpastian hukum. Apabila suatu peraturan perundang-undangan yang dibentuk gagal memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maka akan sulit terlaksana ketertiban hukum dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan Principle Of legality oleh Lon L. Fuller dimana hukum yang baik harus menghindari diri dari kontradiksi-kontradiksi dan bersifat konstan.
Untuk mengatasi permasalahan atas produk-produk hukum di daerah yang bermasalah maka dalam proses pembentukannya, Peraturan Daerah perlu melalui suatu prosedur awal sebagai tindakan pencegahan dari tidak atau kurang berdaya gunanya suatu produk hukum yang disebut dengan harmonisasi peraturan perundang-undangan.
Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, proses harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah sudah mulai berjalan. Namun, belum semua Daerah Kabupaten/Kota mengirimkan naskah Rancangan Peraturan Daerah-nya untuk diharmonisasikan, hal ini mengakibatkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah belum dapat melakukan pengawalan terhadap semua Rancangan Peraturan Daerah Jawa Tengah. Hal ini disebabkan oleh lemahnya landasan yuridis tentang pelibatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan harmonisasi. Oleh karena itu untuk kedepannya penguatan kelembagaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM perlu diperhatikan, mengingat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sebagai perpanjangan tangan di daerah dari Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki fungsi penjaga integritas sistem peraturan perundang-undangan di daerah.

Kata Kunci: Harmonisasi, Kanwil Kemenkumham, Perda