Tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika sangat mem-bahayakan bangsa dan negara, oleh karenanya harus diperangi melalui proses pe-negakan hukum yang benar dan adil, sehingga dapat menanggulangi tindak pidana narkotika dengan cara menghukum setiap orang yang bersalah. Sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum, maka kepolisian memiliki kedudukan penting dalam mengungkap kasus yang terjadi dalam masyarakat, termasuk di dalamnya adalah tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, mengkaji dan meng-analisis mengenai pelaksanaan, hambatan dan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yang diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teori negara hukum, teori penegakan hukum, dan teori kewenangan.
Hasil penelitian ini adalah : (1) pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah dilakukan dengan upaya : (a) pencegahan : (i) pembinaan dan pe-nyuluhan, (ii) memberdayakan masyarakat sebagai sumber informasi, (iii) reha-bilitasi bagi pemakai; (b) pemberantasan : (i) melakukan penangkapan, penggele-dahan, penyidikan dan penyerahan berkas perkara ke jaksa penuntut umum; (ii) memberantas jaringan narkotika; (iii) kerjasama internasional (iv) eredikasi; (v) interdiksi; (vi) kerjasama dengan bank guna merampas asset hasil peredaran narkotika; (2) hambatan dalam penegakan hukum dalam memberantas terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dari segi : (a) substansi hukum yang terkait dengan aturan rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, karena para bandar narkoba bisa berlindung di balik status pengguna yang pada akhirnya dilakukan rehabilitasi; (b) struktur hukum terkait dengan kemampuan sumber daya manusianya belum maksimal; serta (c) budaya hukum karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk memberikan informasi; serta (3) upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah : (a) meningkatkan sumber daya manusia dengan pelatihan dan penataan serta sekolah kejuruan reserse narkotika; giat me-lakukan bimbingan dan penyuluhan, (b) bekerjasama dengan instansi terkait, baik intern maupun eksternal dengan melakukan cek urine secara periodik dan mem-berikan informasi; (c) membentuk jaringan informasi dan sumber informasi di masyarakat.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, dan Narkotika