Persoalan dalam pertambangan merupakan dampak dari ketidakpastian kebijakan, konflik dengan masyarakat lokal, dan konflik sektor pertambangan dengan sektor lainnya. Demikian juga yang terjadi di beberapa lokasi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bangka yang masuk dalam wilayah hukum Polres Bangka. Bahwa banyak ditemukan penambangan tanpa ijin sehingga mengakibatkan kerugian baik bagi masyarakat maupun Negara.
Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah kondisi saat ini peraturan perundang-undangan tentang pertambangan serta faktor yang menyebabkan penegakan hukum tindak pidana pertambangan ilegal di wilayah hukum Polres Bangka tidak efektif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis sosiologis yang bersumber dari pengumpulan data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif.
Hasil penelitian ini pada akhirnya memberikan jawaban bahwa kondisi peraturan perundang-undangan tentang pertambangan saat ini adalah masih kurang efektif dan tidak relevan dengan kondisi di lapangan. Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan regulasi turunannya tidak memperhatikan kondisi wilayah di Kabupaten Bangka khususnya, sehingga terkesan percuma dalam mengatasi tindak pidana pertambangan ilegal yang terjadi di wilayah hukum Polres Bangka tersebut.
Faktor yang menyebabkan penegakan hukum tindak pidana pertambangan timah ilegal di wilayah hukum Polres Bangka tidak efektif adalah karena: a) hukum itu sendiri yang tidak relevan: (b) aparat pengak hukumnya yang secara kuantitas dan kualitas masih kurang; (c) sarana dan fasilitas pendukung yang tidak disediakan oleh pemerintah; (d) masyarakat setempat yang telah akrab dan terbiasa melakukan penambangan ilegal; dan (e) kebudayaan gotong royong yang negatif.
Upaya yang dilakukan Polres Bangka adalah : (a) penegakan hukum tidak hanya berfokus pada sektor hulu, namun jg sektor hilir demi mewujudkan pertambangan yang berwawasan lingkungan; (b) memberdayakan penyidik polsek dalam menangani pertambangan ilegal dan mengadakan coaching clinic; (c) pengadaan sarana dan fasilitas melalui satuan atas; (d) bekerja sama dengan pemda guna membuka lapangan kerja baru, seperti petani lada; dan (e) mengedepankan tindakan preemtif dan preventif tentang bahaya dan dampak pertambangan ilegal.
Saran dari penelitian ini adalah penandatangan pakta integritas penyidik guna menjamin konsistensi dalam penanganan tindak pidana pertambangan ilegal.
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana dan Pertambangan Ilegal