Malaysia masih menjadi salah satu negara tujuan utama TKI yang akan bekerja ke luar negeri selain Arab Saudi menurut The Institute for Ecosoc Rights di Malaysia terdapat sekitar 2 juta TKI hal ini tentunya menimbulkan permasalahan, bagaimanakah bentuk perlindungan hukum Tenaga Kerja Indonesia dan bagaimanakah model penyelesaian hukum terkait perlindungan TKI di negara malaysia.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif ini adalah metode penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Peraturan perundangan ini sebagai acuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum Tenaga Kerja Indonesia dan bagaimanakah model penyelesaian hukum terkait perlindungan TKI di negara malaysia.
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Konsep Perlindungan TKI yang dimaksud pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ayat (1) tersebut dilaksanakan mulai dari pra penempatan, masa penempatan, sampai dengan purna penempatan Model penyelesaian Hukum terkait Perlindungan TKI di Negara Malaysia Pemerintah Indonesia memberikan Jasa Bantuan hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma yang disediakan oleh Pemerintah (Penyelesaian ini dilakukan dengan dua cara yaitu dengan Mediasi dan Advokasi (menyewa Lawyer) untuk membela Kepentingan TKI yang tersangkut masalah Hukum. Pemerintah Indonesia harus melakukan evaluasi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh TKI yang bekerja di Malaysia. Calon Tenaga Kerja Indonesia harus mencari informasi yang akurat terkait prosedur menjadi tenaga kerja yang legal di Malaysia agar jika ada permasalahan pemerintah Indonesia dapat memberikan perlindungan yang maksimal.
Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja Indonesia.