Seiring perkembangan jaman Narkotika dianggap sebagai barang yang
berbahaya dan menakutkan. Dampak dari penyalahguna Narkotika jelas sangat
merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat,bangsa, dan negara. Segala
macam bentuk tindak penyalahgunaan Narkotika, seperti halnya Narkotika
Golongan I diancam pidana penjara. Demikian dengan pelaku tindak pidana
peredaran gelap Narkotika Golongan I juga diancam dengan pidana penjara.
Sebagai kasus pidana, tindak penyalahgunaan maupun peredaan gelap Narkotika
adalah tugas Kejaksaan Republik Indonesia untuk memproses kasusnya hingga
tuntas sesuai dengan aturan hukum yang belaku. Didalam kenyataanya, Jaksa
melakukan suatu penuntutan kasus penyalahgunaan Narkotika tidak hanya
menggunakan Pasal penyalahguna saja akan tetapi Jaksa juga menggunakan Pasal
menyimpan dan Pasal pengedar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah yuridis sosiologis.yaitu tidak hanya melihat dari sudut peraturan-peraturan
atau hukum positif yang berlaku, yaitu dengan menemukan hukum yang ada
dilapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada kenyataan yang ada.
Penelitian hukum yuridis sosiologis terutama menelitian data primer disamping
juga mengumpulkan data yang bersumber dari data sekunder (kepustakaan).
Hasil penelitian ini adalah bahwa penerapan Pasal penyalahguna terhadap tindak
pidana Narkotika di Kejaksaan Negeri Semarang sudah sesuai dengan prosedur
hukum yang berlaku. Jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan
Narkotika menggunakan bentuk dakwaan subsidair. Hambatan-hambatan dalam
penerapan Pasal terhadap tindak pidana Narkotika yaitu mengenai terdakwa tidak
jujur dalam proses penyelidikan, modus operandinya sangat bervariasi serta para
pihak Kepolisian yang juga sering merekayasa kasus.

Kata Kunci : Penyalahguna Narkotika, Surat Dakwaan, Jaksa Penuntut Umum.