Nafisa, Uyunun (2018) PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBAHASAN DAN PERSETUJUAN PERATURAN DESA (Studi Tentang Pelaksanaan BPD Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak). Undergraduate thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.

Preview	Text COVER_1.pdf Baca Disini (1MB) | Preview Download (1MB)
Preview	Text ABSTRAK.pdf Baca Disini (88kB) | Preview Download (88kB)
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Baca Disini (19kB) | Preview Download (19kB)
Preview	Text BAB I.pdf Baca Disini (279kB) | Preview Download (279kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (499kB) | Preview Download (499kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (272kB) | Preview Download (272kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (89kB) | Preview Download (89kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Baca Disini (193kB) | Preview Download (193kB)

Abstract

Reformasi dan otonomi daerah sebenarnya adalah harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat.Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam membahas dan menyetujui Peraturan Desa di Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. 2) Untuk mengetahui bagaimana prosedur pembentukan Peraturan Desa di Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. 3) Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam membahas dan menyetujui Peraturan Desa diDesa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis, penelitian yang menggunakan metode Yuridis Sosiologis atau Sosio-Legal
Jalannya roda pemerintahan Desa yang dilaksanakan oleh Kepala desa beserta perangkatnya diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Faktor penghambat di pengaruhi oleh faktor sumber daya manusia baik dari Pemerintah Desa itu sendiri sebagai pemegang jabatan tertinggi di desa, maupun dari anggota BPD yang bertugas untuk membantu dalam pelaksanaan fungsi legislasi persetujuan dan pembahasan peraturan desa.Solusi dan upaya, Pemerintah Desa diharapkan melakukan pelatihan pengembangan Sumber Daya Manusia seperti meningkatkan mutu pendidikan dan mengembangkan kemampuan dalam membentuk peraturan.

Kata Kunci: BPD, Kepala Desa, Peraturan Desa.

Dosen Pembimbing:	UNSPECIFIED | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	30 Oct 2018 03:09
Last Modified:	30 Oct 2018 03:09
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/11818

Actions (login required)

View Item