Alvat, Pradikta Andi (2018) PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM SEMARANG DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN DALAM PERKARA PIDANA BERDASAR UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.

Preview	Text COVER_1.pdf Baca Disini (550kB) | Preview Download (550kB)
Preview	Text PUBLIKASI_1.pdf Baca Disini (399kB) | Preview Download (399kB)
Preview	Text DAFTAR ISI_1.pdf Baca Disini (98kB) | Preview Download (98kB)
Preview	Text BAB I_1.pdf Baca Disini (318kB) | Preview Download (318kB)
	Text BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (372kB) | Preview Download (372kB)
	Text BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (138kB) | Preview Download (138kB)
	Text BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (96kB) | Preview Download (96kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Baca Disini (93kB) | Preview Download (93kB)

Abstract

Masyarakat miskin yang berhadapan dengan perkara pidana sangat rawan
untuk diperlakukan secara tidak adil oleh aparat penegak hukum selama proses
penyelesaian perkara, oleh karena itu bantuan hukum terhadap masyarakat miskin
menjadi hal krusial sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang nomor 16 tahun
2011 tentang bantuan hukum, dan disini akan dilihat bagaimana peran Lembaga
Bantuan Hukum Semarang dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat
miskin dalam perkara pidana, metode penelitian yang digunakan adalah metode
penelitian yuridis sosiologis.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghetahui bagaimana peran
Lembaga Bantuan Hukum Semarang dalam memberikan bantuan hukum kepada
masyarakat miskin dalam perkara pidana berdasarkan Undang-Undang nomor 16
tahun 2011, untuk menghetahui syarat dan tatacara pemberian bantuan hukum, serta
untuk menghetahui hambatan bagi Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan
program bantuan hukum yang berkonsep bantuan hukum stuktural.

Dapat disimpulkan bahwa peran Lembaga Bantuan Hukum Semarang dalam
memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dalam perkara pidana adalah
dapat berupa konsultasi hukum maupun pendampingan baik secara litigasi maupun
non litigasi yang pada akhirnya bertujuan untuk memberikan pendidikan hukum
kepada klien dan masyarakat, serta untuk memperbaiki sistem penegakan hukum
yang timpang,kemudian hambatan dalam memberikan bantuan hukum adalah
kekurangan sumberdaya manusia sebagai infrakstruktur lembaga, minimnya
dukungan publik, serta Undang-Undang tentang bantuan hukum yang belum
mengakomodir aspek keadilan sosial hanya sekedar asepek miskin secara ekonomi.
Kata kunci bantuan hukum, masyarakat miskin, perkara pidana.

Dosen Pembimbing:	UNSPECIFIED | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	30 Oct 2018 02:47
Last Modified:	30 Oct 2018 02:47
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/11789

Actions (login required)

View Item