Hapsari, Hepy (2018) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG). Undergraduate thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.

Preview	Text file1.pdf Baca Disini (1MB) | Preview Download (1MB)
Preview	Text file2.pdf Baca Disini (38kB) | Preview Download (38kB)
Preview	Text file3.pdf Baca Disini (37kB) | Preview Download (37kB)
	Text file4.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (74kB) | Preview Download (74kB)
	Text file5.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (155kB) | Preview Download (155kB)
	Text file6.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (38kB) | Preview Download (38kB)
	Text file7.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (123kB) | Preview Download (123kB)
	Text file8.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (36kB) | Preview Download (36kB)
Preview	Text file9.pdf Baca Disini (40kB) | Preview Download (40kB)

Abstract

Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya dalam pemenuhan
hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada
saksi dan korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana
perlindungan hukum terhadap saksi dan korban dalam pemeriksaan perkara
pidana di pengadilan dan kendala apa yang dihadapi serta solusinya.
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode
pendekatan yuridis sosiologis atau empiris yaitu pendekatan yang bertujuan untuk
memperoleh pengetahuan tentang bagaimana perlindungan saksi dan korban pada
pemeriksaan perkara pidana di pengadilan dan empiris dalam penyelesaian
kendala melakukan perlindungan saksi dan korban pada pemeriksaan perkara di
sidang Pengadilan Negeri Semarang.

Berdasarkan penelitian dan pembahasan dalam melindungi saksi dan
korban dalam pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan dapat
disimpulkan: dalam memberikan perlindungan perlindungan saksi dan korban
pada pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan yakni tanpa tekanan dari
siapapun, dalam bentuk apapun dan dapat menggunakan alat komunikasi atau
video conference untuk kepentingan keamanan dan keselamatan saksi dan korban.
selain itu mempunyai kendala-kendala yakni setelah pemeriksaan perkara pidana
telah berakhir atau selesai pihak pengadilan tidak bisa memberikan perlindungan
secara penuh sehingga saksi dan korban menghendaki perlindungan dari Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban harus mengajukan permohonan, akan tetapi
lembaga tersebut belum terbentuk di wilayah daerah atau di Semarang sehingga
menyebabkan kesulitan bagi saksi dan korban dan harus menunggu lama.
solusinya yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban harus mendirikan di
wilayah daerah minimal di daerah provinsi agar masyarakat saksi dan korban
lebih mudah untuk mengajukan permohonan dan tidak menunggu waktu lama
untuk mendapatkan perlindungan.
Kata Kunci : Perlindungan, Saksi dan Korban, PN Semarang

Dosen Pembimbing:	UNSPECIFIED | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	29 Oct 2018 04:48
Last Modified:	29 Oct 2018 04:48
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/11734

Actions (login required)

View Item