Melihat banyaknya masyarakat khususnya para pedagang atau pelaku usaha yang belum tertib hukum untuk mewujudkan suatu perdagangan yang adil dan jujur membuat penulis ingin mengetahui apa saja sanksi yang didapat jika melakukan pelanggaran dalam alat ukur, dan bagaimana penerapan sanksi pidananya terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana metrologi legal. Hal tersebut menarik bagi penulis untuk menulis sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana metrologi legal. Permasalahan yang diangkat yaitu apa saja jenis sanksi pidana yang didapat terhadap pelaku tindak pidana metrologi legal dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana metrologi legal.
Metode yang digunakan oleh penulis dalam membuat skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu dengan cara melakukan wawancara dan melakukan pengumpulan data baik dari data primer maupun data sekunder.
Menurut hasil penelitian penulis, ternyata Undang-undang nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal telah menyebutkan apa saja perbuatan yang dilarang oleh pedagangdan jika para pelaku usaha tersebut telah melakukan perbuatan yang dilarang tersebut maka akan dikenakan sanksi pidana yang mana sanksi tersebut terdiri dari pidana penjara, kurangan dan denda administratif, dimana didalam melakukan penerapan sanksinya para pelaku usaha tidak langsung mendapatkan sanksi pidana penjara atau kurungan, namun lebih ditekankan pada denda administratifnya yaitu seperti pembayaran denda, pencabutan izin melakukan usaha. Selain itu dinas perindustrian dan perdagangan juga melakukan pengawasan dan pembinaan agar para pedagang bisa mewujudkan suatu perdagangan yang tertib hukum, adil dan jujur.

Kata kunci: Metrologi legal, alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, tera, teraulang.