ANINDITO, TEGUH (2017) REKONSTRUKSI HUKUM MEDIASI DALAM PERSELISIHAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PASIEN RUMAH SAKIT YANG BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
|
Text
COVER_1.pdf Download (127kB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK_1.pdf Download (134kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI_1.pdf Download (133kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I_1.pdf Download (450kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Download (304kB) |
|
|
Text
BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Download (415kB) |
|
|
Text
BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Download (334kB) |
|
|
Text
BAB V_1.pdf Restricted to Registered users only Download (324kB) |
|
|
Text
BAB VI_1.pdf Restricted to Registered users only Download (137kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Download (196kB) | Preview |
Abstract
Mediasi penyelesaian sengketa kesehatan pada awalnya merupakan alternatif penyelesaian sengketa, ketika mekanisme litigasi dipandang tidak memuaskan. Disertasi dengan judul rekonstruksi hukum mediasi dalam perselisihan pelayanan kesehatan bagi pasien rumah sakit yang berbasis nilai keadilan Penelitian ini bertujuan menemukan realitas penggunaan mediasi dalam perselisihan pelayanan kesehatan bagi pasien rumah sakit saat ini, menganalisis perbandingan mediasi dalam perselisihan pelayanan kesehatan serta merekonstruksi mediasi perselisihan pelayanan kesehatan bagi pasien rumah sakit yang berbasis nilai keadilan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris, terkait pelaksanaan mediasi perselisihan pelayanan kesehatan. Sampel dilakukan secara purposive non random sampling. Narasumber adalah semua pihak yang terlibat dalam kegiatan mediasi penyelesaian perselisihan pelayanan kesehatan, yang terdiri dari keluarga pasien, pengacara, rumah sakit/ dokter, polisi dan notaris. Hasil penelitian dianalisa lalu diuraikan secara deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa realitas pelaksanaan mediasi kesehatan belum dilaksanakan sesuai dengan Pasal 29 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang memerintahkan mediasi dalam hal terjadi sengketa pelayanan medis dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Temuan penelitian mendapati bahwa Mediasi yang ada dilakukan dengan melibatkan aparat kepolisian, pengacara atau notaris. Setelah membandingkan model mediasi yang dilakukan di Jepang, Malaysia dan Singapura maka diperoleh suatu konstruksi mediasi perselisihan pelayanan kesehatan yang berbasis nilai keadilan yaitu: a. Rekonstruksi Nilai dengan cara musyawarah mufakat. Mengupayakan mediasi ketimbang litigasi. Mediasi ditujukan untuk mencapai win-win solution berupa pemberian ganti rugi pada pasien. b. Rekonstruksi hukum berupa Perubahan UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran khususnya dengan penambahan sub pasal pada Pasal 64 dan Pasal 72. Teori Segitiga Mediasi dibutuhkan untuk menghasilkan mediasi yang memenuhi harapan semua pihak. Mediasi bukan sekedar bersifat alternatif dalam penyelesaian sengketa, namun mediasi bersifat imperatif bagi para pihak yang bersengketa dalam pelayanan kesehatan. Rekomendasi agar dalam penyeleaian melalui mediasi bersifat imperatif serta perlunya ada lembaga mediasi khususnya bidang kesehatan Kata kunci : Mediasi, Perselisihan Pelayanan Kesehatan, Nilai Keadilan
| Item Type: | Thesis (Doctoral) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
| Date Deposited: | 04 Dec 2017 02:40 |
| Last Modified: | 04 Dec 2017 02:40 |
| URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/8684 |
Actions (login required)
 |
View Item |
