WINARTO, EKO (2017) PELAKSANAAN PENETAPAN PENGADILAN TERHADAP PROSES JUAL BELI DIHADAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH YANG AHLI WARIS DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO NOMOR 8/Pdt.P/2015/PN Pwt). Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
|
Text
COVER_1.pdf Download (624kB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK_1.pdf Download (247kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI_1.pdf Download (9kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I_1.pdf Download (467kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Download (773kB) |
|
|
Text
BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Download (347kB) |
|
|
Text
BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Download (7kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Download (174kB) | Preview |
Abstract
Penelitian dengan judul “PelaksanaanPenetapan Pengadilan Terhadap Proses Jual Beli Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Yang Ahli Waris Di Bawah Umur(studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 8/Pdt.P/2015/PN Pwt). Bertujuan Mengkaji dan menganalisis Mengenai Pelaksanaan Penetapan Pengadilan, kendalakendala dan solusi mengatasi kendala penetapan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 8/Pdt.P/2015/PN.Pwt Terhadap Proses Jual Beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap harta waris yang dimiliki anak sebagai ahli waris masih dibawah umur. Penelitian Menggunakan metode penelitian yuridis normatif menganalisis peraturan perundang-undangan di bidang Hukum Waris Islam, Kompilasi Hukum Islam, Perwalian Menurut Islam, Kewenangan Pengadilan agama, artikel-artikel dan buku-buku yang relevan. Berdasarkan Metode penelitian yang digunakan menghasilkan kesimpulan (1) Pelaksanaan Penetapan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 8/Pdt.P/2015/PN.Pwt Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas melaksanakan penetapan Pengadilan Nomor 8/Pdt.P/2015/PN Pwt sebagai dasar kebenaran formil dari identitas para pihak serta dasar hukum tindakan para pihak dalam Akta Jual Beli Dan Peralihan Hak Atas Tanah, karena Penetapan Pengadilan Nomor 8/Pdt.P/2015/PN Pwt merupakan Kuasa untuk Menjual yang diberikan kepada pemohon sebagai wali atau orang tua terhadap anak atau ahli waris yang dibawah umur. (2) Kendala dan solusi mengatasi kendala dalam penentuan batasan usia dewasa dalam rangka pelayanan pertanahan dalam praktek belum sepenuhnya efektif yang masih adanya perbedaan pendapat dan keyakinan mengenai ketentuan hukum tentang batasan usia dewasa untuk para pihak yang membuat akta atas tanah dan Pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN tidak akan memberikan sanksi dalam bentuk apapun kepada PPAT, sanksi hukum berupa sanksi administratif hingga pemberhentian akan diberikan kepada PPAT. Pada prinsipnya (1)Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam menjalankan tugas dan wewenang Pejabat Pembuat Akta Tanah harus telitian dan mengkaji kebenaran informasi atau identitas para pihak dan asal tanah diperoleh (2) Pejabat Pembuat Akta Tanah mempunyai kewajiban mengupdate setiap Peraturan perundang-undangan yang berkaitan, mendukung dan menunjang kinerja, tugas dan wewenang agar bisa memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas akta-akta yang dibuat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pertanahan. Kata Kunci Penetapan Pengadilan, Pejabat Pembuat Akta Tanah
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan |
| Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
| Date Deposited: | 04 Dec 2017 02:34 |
| Last Modified: | 04 Dec 2017 02:34 |
| URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/8652 |
Actions (login required)
 |
View Item |
