Riyanto, Rudi (2016) PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAHSECARA SPORADIK MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TEGAL. Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
|
Text
ABSTRAK_1.pdf Download (8kB) | Preview |
|
|
Text
COVER_1.pdf Download (428kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/7038/3/PUBLIKASI.jpg)
|
Image
PUBLIKASI.jpg Download (825kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI_1.pdf Download (83kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I_1.pdf Download (509kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Download (479kB) |
|
|
Text
BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Download (373kB) |
|
|
Text
BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Download (88kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Download (86kB) | Preview |
Abstract
Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah pendaftaran tanah yang belum bersertifikat yang diakui kepemilikannya oleh masyarakat yang di buktikan dengan tercatatnya kepemilikannya tersebut dalam buku desa. Adapun proses pendaftaran tanah ada dua cara yaitu: Pendaftaran tanah secara sistematis yaitu kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu Desa/Kelurahan. Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satuan atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah suatu Desa/Kelurahan secara individu atau masal Manfaat pendaftaran Memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pada pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertahanan. Kendala-kendala yang terjadi didalam pelaksanaan pendaftaran tanah secara sporadik menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 di kantor Pertanahan Kabupaten Tegal. Proses pendaftaran tanah masih lamban dalam pengurusannya, dengan jangka waktu yang relatif lama, paling cepat (7) bulan sehingga antusias masyarakat enggan untuk mengurusnya atau melakukan pendaftaran tanah. Petugas loket pendaftaran masih belum cukup untuk menguasai, mengenai data yuridis dan data fisik tanah yang didaftar. Petugas pendaftaran masih belum banyak menguasai dan memahami tata cara pendaftaran tanah yang sesuai dengan PP 24/1997. Masyarakat atau pemohon pendaftaran tanah secara sporadik masih banyak yang kurang memahami system pendaftaran yang diterapkan kantor pertanahan Kabupaten Tegal.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Pascasarjana > Magister Kenotariatan |
| Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
| Date Deposited: | 24 Jan 2017 02:52 |
| Last Modified: | 24 Jan 2017 02:52 |
| URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/7038 |
Actions (login required)
 |
View Item |
