PERANAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MENANGGULANGI SENGKETA PENANGANAN KASUS PERTANAHAN DI KABUPATEN BANYUMAS

Koentarto, Koentarto (2016) PERANAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MENANGGULANGI SENGKETA PENANGANAN KASUS PERTANAHAN DI KABUPATEN BANYUMAS. Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.

Preview	Text COVER_1.pdf Download (627kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK_1.pdf Download (9kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI_1.pdf Download (86kB) | Preview
Preview	Text BAB I_1.pdf Download (339kB) | Preview
Preview	Image PUBLIKASI.jpg Download (860kB) | Preview
Preview	Text BAB I_1.pdf Download (339kB) | Preview
	Text BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Download (432kB)
	Text BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Download (608kB)
	Text BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Download (10kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Download (18kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini di tujukan untuk mengetahui dan menganalisis peranan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional dalam menanggulangi sengketa penanganan kasus pertanahan di Kabupaten Banyumas, untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan solusi Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional dalam menanggulangi sengketa penanganan kasus pertanahan di Kabupaten Banyumas. Selain itu juga untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum peranan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional dalam menanggulangi sengketa penanganan kasus pertanahan di Kabupaten Banyumas. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa, peranan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas dalam menanggulangi sengketa penanganan kasus pertanahan adalah sebagai lembaga mediasi.Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas telah melaksanakan fungsinya secara normatif sebagai lembaga mediasi penanganan kasus pertanahan sesuai dengan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan. Peranan tersebut telah dilaksanakan dengan cukup baik. Kendala penanggulangan sengketa penanganan kasus pertanahan di Kabupaten Banyumas antara lain faktor Hukum/ Undang-undang yaitu tidak ada perangkat hukum yang menjamin agar para pihak mau mengikuti keputusan dan kesepakatan mediasi sehingga permasalahan/ sengketa dapat diatasi secara tuntas. Ketidakhadiran salah satu pihak karena Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional tidak punya kewenangan untuk upaya paksa. Faktor Penegak Hukum yaitu keterbatasan sumber daya manusia yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas, baik tenaga administrasi maupun tenaga pengukuran, Keterbatasan sarana dan prasarana Seperti kendaraan operasional, gedung kantor, dan faktor masyarakat yaitu adanya Lembaga Swadaya Masyarakat yang ikut campur dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah sertamasih rendah dalam hal pemahaman hukum pertanahan dalam masyarakat,sehingga Solusi untuk Petugas Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional adalah diperlukan peningkatan kualitas Pertanahan melalui kegiatan pelatihan,pendidikan ,seminar dan melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat dengan memperhatikan hak dan kewajiban terhadap penanganan kasus pertanahan serta peningkatan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional untuk melakukan perlunya solusi kepada masyarakat tentang penanganan kasus pertanahan . Akibat hukum peranan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional dalam menanggulangi sengketa penanganan kasus pertanahan di Kabupaten Banyumas yaitu berakhirnya sengketa yang ada di dalam masyarakat melalui proses mediasi,musyawarah mufakat yang memperhatikan kepentingan para pihak. Kata Kunci: Sengketa Tanah, Penanganan Kasus Pertanahan, Peranan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	23 Jan 2017 02:07
Last Modified:	23 Jan 2017 02:07
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/7001

Actions (login required)

View Item