CAHYANINGRUM, DIANA WIBAWANI (2016) PERANAN DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN REMBANG DALAM PENENTUAN UPAH MINIMUM UNTUK MEWUJUDKAN HAK TENAGA KERJA ATAS KEHIDUPAN YANG LAYAK. Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
|
Text
COVER.pdf Download (736kB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (117kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI.pdf Download (89kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (367kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (284kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (197kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (160kB) | Preview |
Abstract
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai apakah penetapan Upah Minimum Tenaga Kerja dapat mewujudkan hak tenaga kerja atas kehidupan yang layak, bagaimanakah peranan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rembang dalam Penetapan Upah Minimum Kabupaten Rembang dan apa Hambatan untuk mewujudkan hak tenaga kerja atas kehidupan yang layak, Untuk mengetahui Bagaimana Upaya Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rembang dalam mengatasi hambatan yang ditemui pada penetapan upah minimum Kabupaten Rembang. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa Upah Minimum Kabupaten yang ditetapkan tersebut belum memenuhi Kebutuhan Hidup Layak bagi Buruh di Kabupaten Rembang mengingat besarnya biaya hidup sehari-hari di Rembang. Kendala yang dihadapi oleh Dinsosnaker dalam menjalankan perannya dalam pelaksanaan kebijakan upah minimum antara lain: Pengaturan tentang Upah Minimum Kabupaten (UMK) tidak diatur secara persektor dari jenis usaha yang dijalankan; kurangnya respon dari perusahaan untuk mentaati peraturan yang ada, bahwa di Kabupaten Rembang masih banyak terdapat perusahaan yang kurang merespon atau tidak menaati peraturan terkait ketenagakerjaan; Iklim investasi di Kabupaten Rembang masih belum stabil, dan Masih rendahnya daya beli masyarakat. Dinas Sosial, tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Rembang senantiasa berusaha menciptakan komunikasi yang baik dan menjembatani perbedaan pemahaman antara pekerja dan pengusaha. Hal tersebut dilakukan dengan maksud untuk menjaga iklim usaha di Kabupaten Rembang. Pekerja dan Pengusaha diberikan pemahaman yang sama bahwa iklim usaha yang baik akan dapat mendorong terciptanya lapangan kerja serta semakin tumbuhnya perekonomian masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya beli Masyarakat Rembang.. Kesimpulan yang diperoleh bahwa Upah Minimum Kabupaten Rembang belum mampu memenuhi kebutuhan hidup layak di Rembang karena ditentukan berdasarkan kehidupan layak seorang bujangan. Dalam proses pengusulan Upah Minimum Kabupaten Rembang terdapat beberapa kendala yang ditemui oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Rembang diantaranya Upah yang tidak diatur berdasar sektor jenis usaha, rendahnya kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang ada, iklim investasi yang masih belum stabil serta masih rendahnya daya beli masyarakat di Rembang. Kata Kunci : Upah Minimum, Kebutuhan Hidup Layak, Tenaga Kerja
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
| Date Deposited: | 12 Oct 2016 07:07 |
| Last Modified: | 12 Oct 2016 07:07 |
| URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/5533 |
Actions (login required)
 |
View Item |
