Budiyanto, Joko (2015) Akibat Hukum Adanya Sertipikat Hak Atas Tanah Ganda dan Penyelesaiannya (Studi Kasus di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah). Masters thesis, Fakultas Hukum Unissula.
|
Text
1.cover TESIS.pdf Download (175kB) | Preview |
|
|
Text
7.ABSTRAK.pdf Download (92kB) | Preview |
|
|
Text
8.DAFTAR ISI.pdf Download (141kB) | Preview |
|
|
Text
10. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (189kB) | Preview |
Abstract
Pasal 33 Ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air dan ruang angkasa digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sehingga jelas diamanatkan kepada semua pihak dan khususnya kepada Pemerintah agar mengelola administrasi tanah dengan sebaik-baiknya guna kesejahteraan seluruh rakyatnya. Terhadap lahirnya sertipikat hak atas tanah harus dapat menjamin kepastian hukum bagi pemiliknya. Pada kenyataannya hingga saat ini, apa yang disebutkan di atas belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan baik sehingga penguasaan atau pemilikan tanah oleh masyarakat atau lembaga atau badan, belum mendapat perlindungan hukum yang tetap dan pasti oleh Pemerintah. Sebagai contoh saat ini masih ditemui adanya sertipikat hak atas tanah ganda atas sebidang tanah dengan subjek hak yang berbeda. Penulis disini membatasi diri terhadap persoalan sertipikat hak atas tanah yang overlap secara penuh (batas dan lokasinya sama), dengan perumusan masalahnya yaitu mengapa terjadi adanya sertipikat hak atas tanah ganda, bagaimana akibat hukum adanya sertipikat hak atas tanah yang ganda dan bagaimana penyelesaiannya apabila ditemukan sertipikat hak atas tanah ganda di wilayah kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Jawa Tengah. Metode penelitian yang penulis gunakan untuk memperoleh data adalah Metode Pendekatan yuridis sosiologis (socio-legal research) yaitu merupakan penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan Penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (interview) . Hasil penelitian yang merupakan kesimpulan dan saran dari bahasan terhadap permasalahan tesis ini semoga bermanfaat bagi semua pihak sebagai pemerhati terhadap persoalan sertipikat hak atas tanah ganda. Garis besar kesimpulan adalah alas hak yang dipergunakan sebagai bukti kepemilikan sering tidak valid, Pemetaan yang belum dilaksanakan secara benar oleh BPN, tanah yang tidak dipelihara dan dimanfaatkan oleh pemiliknya. Akibat hukum dari sertipikat tanah ganda adalah terjadinya sengketa kepemilikan, tidak terdapat kepastian hukum, pemilik tanah yang sebenarnya merasa dirugikan dan menimbulkan ketidak percayaan masyarakat terhadap sertipikat tanah. Penyelesaian terhadap permasalahan sertipikat hak atas tanah ganda, dapat ditempuh dengan beberapa cara yaitu secara sukarela para pihak yang bersengketa melakukan kesepakatan sendiri dalam menyelesaikan masalahnya, melalui mediasi yaitu proses penyelesaian sengketa di mana pihak ketiga yang membantu proses penyelesaian sengketa atau melalui proses peradilan umum. Sebagai saran agar tidak terjadi sertipikat tanah ganda yaitu pemilik tanah memasang tanda batas tanah miliknya, administrasi desa tentang tanah agar dilakukan dengan sebaiknya, dan BPN memelihara peta dan mengelola sebagaimana mestinya. Kata kunci : Akibat hukum, sertipikat tanah ganda.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Kenotariatan |
| Depositing User: | Pustakawan Reviewer UNISSULA |
| Date Deposited: | 16 Feb 2016 05:49 |
| Last Modified: | 16 Feb 2016 05:49 |
| URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/2871 |
Actions (login required)
 |
View Item |
