Nugroho, Irwan Mugi (2015) Implementasi Fungsi Mediator Hubungan Industrial Dalam Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Buruh/Pekerja Di Kabupaten Rembang. Masters thesis, Fakultas Hukum Unissula.
|
Text
cover.pdf Download (229kB) | Preview |
|
|
Text
abstrak.pdf Download (201kB) | Preview |
|
|
Text
daftar isi.pdf Download (241kB) | Preview |
|
|
Text
daftar pustaka.pdf Download (246kB) | Preview |
Abstract
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditegaskan bahwa pemerintah daerah sebagai otonom telah mendapatkan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan . Pemberian otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, dengan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dalam rangka membangun kemandirian daerah . Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan; (2) Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; (3) Upaya-upaya optimalisasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Rembang. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode Yuridis Sosiologis, karena peneliti ingin mengetahui sejauh mana pelaksanaan Perda Nomor 1 tahun 2011 dan bagaimama pengaruhnya terhadap kehidupan soial masyarakat. Dari hasil penelitian diketahui bahwa : (1) Pelaksanaan Perda Kabupaten Rembang Nomor 1 tahun 2011 belum sesuai peraturan perundangan yang berlaku, yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat/wajib pajak tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagai pajak daerah, penentuan besarnya pajak BPHTB masih ditentukan oleh petugas belum diterapkan secara self assessment, penentuan nilai perolehan objek pajak hanya berdasarkan pada harga transaksi dan nilai pasar saja dan tidak memakai nilai jual objek pajak (NJOP) yang ada dalam Surat Pemberitahunan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB), pengajuan penghitungan bea peroleh hak atas tanah harus dilampiri bukti lunas SPPT PBB 5 (lima) tahun terakhir; (2) Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang BPHTB dan rendahnya kesadaran dan ketaatan masyarakat membayar pajak, pemerintah daerah belum mempunyai tim appraisel tanah, NJOP dalan SPPT PBB masih rendah dibandingkan harga transaksi/nilai pasar; (3) Optimalisasi peningkatan pendapatan asli Daerah kabupaten Rembang dari sektor BPHTB dengan melaksanakan verifikasi lapangan (verlap) terhadap harga transaksi/nilai pasar yang diajukan oleh pemohon BPHTB, termasuk melihat neraca/pembukuan/pencatatan pembukuan besaran biaya pembelian tanah yang diajukan sebagai objek BPHTB oleh badan hukum/perusahaan, membuat zona mapping nilai pasar di kawasan-kawasan strategis di semua wilayah, Penegakan hukum agar masyarakat patuh membayar pajak BPHTB. Kata kunci : Peraturan Daerah, Aparatur Pemerintah Daerah, Wajib Pajak, Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, Pendapatan Asli Daerah.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Pustakawan Reviewer UNISSULA |
| Date Deposited: | 09 Feb 2016 01:26 |
| Last Modified: | 09 Feb 2016 01:26 |
| URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/2860 |
Actions (login required)
 |
View Item |
