Retnowati, Dian (2015) Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Wanita Ke Luar Negeri Oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Rembang. Masters thesis, Fakultas Hukum Unissula.
|
Text
cover.pdf Download (15kB) | Preview |
|
|
Text
abstrak.pdf Download (11kB) | Preview |
|
|
Text
daftar isi.pdf Download (90kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar+Pustaka+tesis.pdf Download (201kB) | Preview |
Abstract
Dalam rangka mengurangi pengangguran dilaksanakan suatu pengembangan kesempatan kerja. Pemerintah dalam memperluas kesempatan kerja salah satunya adalah dengan program AKAN (Antar Kerja Antar Negara) yang melibatkan pihak swasta yaitu PPTKIS. Permasalahan yang muncul dalam penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri adalah banyaknya PPTKIS yang muncul, sehingga diperlukan perhatian yang besar dari Dinas sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten dalam pelaksanaan penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri oleh PPTKIS. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kabupaten Rembang dalam perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia khususnya Tenaga Kerja Wanita dan mengetahui faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian, observasi langsung, dan pencatatan dokumen. Dari hasil analisis penelitian, dapat diketahui bahwa Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rembang menjalankan peranannya dalam perlindungan TKI ke Luar Negeri sesuai dengan UU No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rembang melakukan kegiatan-kegiatan yaitu pemberian informasi pada pencari kerja dan pada PPTKIS tentang adanya pencari kerja ke luar negeri, mengawasi/ memantau dan ikut membantu dalam tahap proses penempatan TKI di luar negeri yang dilakukan PPTKIS, meneliti dokumen-dokumen yang diperlukan, serta memonitor keberadaan dan kinerja PPTKIS. Faktor yang mendukung adalah SDM yang memadai, budaya organisasi, otonomi daerah serta teknologi. Faktor yang menghambat adalah terbatasnya tenaga serta anggaran yang dimiliki oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam pengawasan terhadap TKI/khususnya TKW di luar negeri serta masih ada TKI/TKW yang berangkat tidak melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rembang serta masih adanya Calon TKI yang menggunakan jalur tidak resmi dalam mengurus penempatan mereka di luar negeri. Keywords : Perlindungan hukum, Tenaga Kerja Indonesia, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Pustakawan Reviewer UNISSULA |
| Date Deposited: | 09 Feb 2016 01:23 |
| Last Modified: | 09 Feb 2016 01:23 |
| URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/2830 |
Actions (login required)
 |
View Item |
