LANONTJI, MURYANTO (2021) REKONSTRUKSI SISTEM PENDAFTARAN MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS PADA PRODUK USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH (UMKM) YANG BERBASIS KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
Text
COVER.pdf Download (280kB) |
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (221kB) |
|
Text
PUBLIKASI.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
|
Text
DAFTAR ISI.pdf Download (343kB) |
|
Text
BAB 1.pdf Download (788kB) |
|
Text
BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (658kB) |
|
Text
BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (662kB) |
|
Text
BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (419kB) |
|
Text
BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (521kB) |
|
Text
BAB 6.pdf Restricted to Registered users only Download (243kB) |
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (408kB) |
|
Text
Doktor Ilmu Hukum_10301700082_fullpdf.pdf Download (2MB) |
Abstract
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem pendaftaran merek dan indikasi geografis pada produk usaha, mikro, kecil, menengah (UMKM) belum berkeadilan; untuk menganalisis kelemahan-kelemahan apa sajakah yang timbul pada sistem pendaftaran merek dan indikasi geografis pada produk usaha, mikro, kecil, menengah (UMKM) yang belum berkeadilan; dan untuk menganalisis rekonstruksi sistem pendaftaran merek dan indikasi geografis pada produk usaha, mikro, kecil, menengah (UMKM) berbasis pada nilai keadilan. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme. Metode pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data terdiri dari dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa (1) Sistem pendaftaran merek dan indikasi geografis pada produk usaha, mikro, kecil, menengah (UMKM) belum berkeadilan karena adanya perbedaan sistem pembayaran untuk umum dan UMKM, padahal di UMKM terdapat kriteria yang membedakan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah dalam hal finansial, sumber daya manusia maupun mapping terhadap produk yang akan di daftarkan mereknya. Artinya sistem konstitutif (firs to file) dalam pendaftaran merek dapat memberikan kepastian hukum yang adil, yang dilakukan secara ketat dan konsisten sehingga hak dan perlindungan merek yang diberikan kepada pemilik merek terdaftar. (2) Kelemahan-kelemahan yang timbul pada sistem pendaftaran merek dan indikasi geografis pada produk usaha, mikro, kecil, menengah (UMKM) yang belum berkeadilan dikarenakan tidak adanya pencantuman filosofi merek saat pendaftaran atau pencantuman di klausul formulir pendaftaran. Akan tetapi, di UU No.20/2016 adanya pelampiran tabel merek sebagai tambahan persyaratan baru. Adanya multi tafsir terhadap permohonan yang ditolak oleh DJKI apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain terhadap barang dan/atau sejenisnya. (3) Rekonstruksi sistem pendaftaran merek dan indikasi geografis pada produk usaha, mikro, kecil, menengah (UMKM) berbasis pada nilai keadilan yakni Pasal 20 butir a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, tidak mempertegas penyebutan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945, sehingga nilai yang terkandung dalam Hak Kekayaan Intelektual dapat terfokus terhadap nilai yang terkandung dalam Sila ke-1, Sila ke-5 dan Sila ke-2 dan Pasal 46 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 pengubahan kata dapat menjadi kata wajib. Kata kunci: Rekonstruksi; sistem pendaftaran; merek dan indikasi geografis.
Item Type: | Thesis (Doctoral) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum |
Depositing User: | Pustakawan 5 UNISSULA |
Date Deposited: | 02 Jun 2022 04:03 |
Last Modified: | 02 Jun 2022 04:03 |
URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/22621 |
Actions (login required)
View Item |