PROBLEMATIKA HUKUM PERBEDAAN HARGA TRANSAKSI JUAL BELI ATAS TANAH DAN BANGUNAN DENGAN VALIDASI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (PERDA NOMOR 2 TAHUN 2011 KOTA KENDARI)

NURUL CHAERUNNISA, ANDI (2021) PROBLEMATIKA HUKUM PERBEDAAN HARGA TRANSAKSI JUAL BELI ATAS TANAH DAN BANGUNAN DENGAN VALIDASI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (PERDA NOMOR 2 TAHUN 2011 KOTA KENDARI). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Download (661kB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (225kB)
	Text abstrak.pdf Download (296kB)
	Text daftar isi.pdf Download (235kB)
	Text bab 1.pdf Download (677kB)
	Text bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (933kB)
	Text bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (518kB)
	Text bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (230kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (242kB)

Abstract

Saat ini pajak merupakan sumber utama dana untuk pembangunan karena hampir sebagian besar sumber penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari pajak. Pajak telah menjadi tulang punggung penggerak roda pembangunan yang sangat dominan. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Wajib Pajak telah menjadi kontributor pembangunan demi eksistensi negara. Sementara itu, Fiskus sebagai aparat yang bertugas untuk memungut pajak juga telah memberikan andil yang tidak sedikit dalam proses pengumpulan dana pembangunan. Membayar pajak adalah suatu kewajiban kenegaraan. Kewajiban ini adalah kewajiban seluruh bangsa.. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penetapan nilai transaksi sebagai dasar validasi BPHTB oleh Bapenda Kota Kendari, untuk mengetahui problematika hukum yang dapat timbul karena perbedaan harga transaksi sebenarnya dengan verifikasi BPHTB oleh Bapenda Kota Kendari dan untuk mengetahui solusi problematika hukum yang timbul pada perbedaan harga transaksi sebenarnya dengan verifikasi BPHTB oleh Bapenda Kota Kendari. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dalam pelaksanaan pemungutan BPHTB terdapat beberapa masalah, yaitu dalam membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang menjadi hambatan dan lama prosesnya adanya verifikasi lapangan, perhitungan dari pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 5 % (lima persen) dari hasil verifikasi lapangan, padahal peraturan daerah Kota Kendari Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, pasal 53 ayat (1) mengatakan “dasar pengenaan Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah NPOP” jadi perhitungan yang tepat untuk menghitung bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah 5% (lima persen) dari Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP). Dalam hal ini BAPENDA Kota Kendari harus bertindak tegas sesuai peraturan yang berlaku, karena perhitungan pajak BPHTB, bukan saja di lihat dari NPOP, tetapi di lihat dari harga transaksi. Padahal didalam peraturan daerah Kota Kendari sudah jelas, sebab apabila hal ini berlangsung terus menerus akan menghambat pelaksanaan pemungutan BHPTB, karena masyarakat akan bingung dalam perhitungan pajak BPHTB. Kata Kunci : Pajak, BPHTB, Verifikasi

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	07 Jan 2022 06:31
Last Modified:	07 Jan 2022 06:31
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/20759

Actions (login required)

View Item