PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGUSAHA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBAYARAN UPAH DI BAWAH UPAH MINIMUM BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA

TRESNA RARAS TYWI, SEKAR (2021) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGUSAHA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBAYARAN UPAH DI BAWAH UPAH MINIMUM BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Download (298kB)
	Text abstrak.pdf Download (523kB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text daftar isi.pdf Download (422kB)
	Text bab 1.pdf Download (792kB)
	Text bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (878kB)
	Text bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (422kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (650kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi karena masih banyaknya Pengusaha yang membayar upah pekerja di bawah upah minimum meskipun ketentuan larangan pembayaran upah minimum telah lama diatur yaitu dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah dicabut dan diatur kembali dengan Pasal 81 ayat (25) Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu Pasal 88 huruf E ayat (2), bahwa “Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum”. Sedangkan sanksinya diatur dalam Pasal 185 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah dengan Pasal 81 ayat (63) Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diatur mengenai sanksi, bahwa “(1). Barang siapa melanggar ketentuan (salah satunya Pasal 88 E ayat (2)) dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah “). (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas pengenaan sanksi pidana dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan terhadap Pengusaha yang membayar upah di bawah upah minimum. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis sosiologis. Kesimpulan dari penulisan ini bahwa pengenaan sanksi pidana baik penjara maupun denda tidak efektif untuk digunakan karena berpotensi terhadap tutupnya perusahaan dan tidak berorientasi terhadap kerugian pekerja sehingga tidak sesuai dengan nilai- nilai pancasila yaitu nilai keadilan sosial. Penegakan hukum ketenagakerjaan lebih bersifat humanis yang berorientasi pada keadilan dan kemanfaatan baik bagi pelaku (pengusaha) maupun korban (pekerja) dimana pemidanaan merupakan alternatif terakhir (ultimum remedium). Kata Kunci : Penegakan Hukum, Upah Minimum, Pengawas Ketenagakerjaan

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	07 Jan 2022 06:30
Last Modified:	07 Jan 2022 06:30
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/20731

Actions (login required)

View Item