EFEKTIVITAS WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN DALAM JARINGAN (ONLINE) UNTUK PENYEDIAAN DATA PERUSAHAAN DI KOTA SALATIGA (Studi Penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 juncto Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2017)

AL ASHARI, JAMALUDIN (2021) EFEKTIVITAS WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN DALAM JARINGAN (ONLINE) UNTUK PENYEDIAAN DATA PERUSAHAAN DI KOTA SALATIGA (Studi Penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 juncto Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2017). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Download (683kB)
	Text abstrak.pdf Download (432kB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (242kB)
	Text daftar isi.pdf Download (431kB)
	Text bab 1.pdf Download (873kB)
	Text bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (922kB)
	Text bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (722kB)
	Text bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (553kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (568kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan penerapan wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan dalam jaringan (online) sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan juncto Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Wajib Lapor Ketenagakerjaan Dalam Jaringan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2019, dalam penyediaan data perusahaan di Kota Salatiga, dan penerapan sanksi kepada pengusaha/pengurus perusahaan atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Metode ini digunakan untuk menganalisis guna memberikan jawaban tentang masalah hukum sesuai dengan target yang diteliti yaitu penerapan peraturan wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan secara online di Kota Salatiga. Data yang digunakan adalah primer dan sekunder. Cara memperoleh data dengan wawancara dan penelitian terhadap data wajib lapor ketenagakerjaan di Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Semarang dan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Salatiga. Kesimpulan penelitian ini yaitu penerapan wajib lapor ketenagakerjaan dalam jaringan belum efektif dalam mendukung penyediaan data perusahaan di Kota Salatiga. Ketidakefektifan diakibatkan oleh kewenangan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga dibatasi oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana tidak dapat melakukan pengelolaan, pembinaan, sosialisasi, pengawasan dan penegakan hukum atas penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 dan peraturan pelaksanaannya. Menurut kedua undang-undang itu, kewenangan pengelolaan hingga penegakan hukum wajib lapor ketenagakerjaan dijalankan dalam sistem pengawasan ketenagakerjaan, namun oleh peraturan perundangundangan tersebut kewenangan pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan di pemerintah pusat dan provinsi, tidak di kabupaten/kota. Selain faktor kewenangan, faktor penegakan hukum atas pelanggaran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 belum dilaksanakan secara maksimal. Kata kunci: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981, kewenangan, pengawas ketenagakerjaan

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	07 Jan 2022 06:28
Last Modified:	07 Jan 2022 06:28
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/20701

Actions (login required)

View Item