KURNIAWAN, ZENI (2020) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG IZIN TEMPAT USAHA DALAM HAL PEMAKAIAN TANAH DI KABUPATEN BREBES. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
Text
cover.pdf Download (308kB) |
|
Text
abstraksi.pdf Download (117kB) |
|
Text
daftar isi.pdf Download (69kB) |
|
Text
daftar pustaka.pdf Download (174kB) |
|
Text
bab 1.pdf Download (224kB) |
|
Text
publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (48kB) |
|
Text
bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (370kB) |
|
Text
bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (308kB) |
|
Text
bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (55kB) |
Abstract
Negara Indonesia adalah negara berkembang dimana suatu keberhasilan dalam bidang perekonomian dapat dicapai dengan beberapa cara salah satunya yaitu menyetujui adanya investasi, dengan adanya investasi yang masuk erat pula kaitannya dengan penyederhanaan perizinan salah satunya penghapusan izin gangguan, perlindungan hukum tersebut sangat erat dengan diberikannya legalitas atau adanya bukti perizinan bagi para pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk : mengetahui dan mengkaji suatu perlindungan hukum bagi pemegang izin tempat usaha dalam hal pemakaian tanah sebelum dihapuskannya undang-undang gangguan di Kabupaten Brebes dan juga untuk mengetahui dampak positif dan negatif setelah dihapusnya undang-undang gangguan (hinderordonantie) bagi pelaku usaha sebagai pemegang izin tempat usaha di Kabupaten Brebes. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data primer diperoleh dengan cara wawancara (interview) dengan pihak DPMPTSP Kabupaten Brebes dan data sekunder diperoleh dengan cara studi pustaka. Setelah semua datanya diperoleh kemudiaan dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif. Kesimpulan akhir dari penelitian ini adalah bentuk perlindungan hukum bagi pemegang izin tempat usaha dalam hal pemakaian tanah sebelum dihapusnya undang-undang gangguan (hinderordonantie) di Kabupaten Brebes yaitu dengan terpenuhinya syarat-syarat seperti adanya persetujuan tetangga, surat keterangan domisili usaha, dan surat izin mendirikan bangunan, maka dalam bentuk perlindungan hukumnya diberikannya suatu bukti atau legalitas surat izin tempat usaha tersebut akan tetapi tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kabupaten Brebes. Dampak positif dan negatif yang ditimbulkan setelah dihapusnya undang-undang gangguan, dampak positif bagi pemegang izin usaha salah satunya memberikan suatu kemudahan untuk tidak lagi mengurus izin gangguan yang tidak memiliki landasan hukum, dampak negatif secara signifikan tidak ada atau tidak ditunjukan bagi pemegang izin tempat usaha tersebut akan tetapi pendapan asli daerah menurun karena tidak ada lagi retribusi izin gangguan yang masuk bagi pemerintah Kabupaten Brebes. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Legalitas Perizinan, Hinderordonantie
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Pustakawan Reviewer UNISSULA |
Date Deposited: | 06 Oct 2021 08:07 |
Last Modified: | 06 Oct 2021 08:07 |
URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/20278 |
Actions (login required)
View Item |