KONSTRUKSI HUKUM PENGELOLAAN KAPAL LATIH MILIK BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN (BPSDMP) YANG BERBASIS NILAI KEADILAN BERMARTABAT

WIBISONO, WAHYU (2020) KONSTRUKSI HUKUM PENGELOLAAN KAPAL LATIH MILIK BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN (BPSDMP) YANG BERBASIS NILAI KEADILAN BERMARTABAT. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text COVER_1.pdf Download (750kB)
	Text DAFTAR ISI_1.pdf Download (189kB)
	Text ABSTRAK_1.pdf Download (104kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Download (250kB)
	Text Publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (722kB)
	Text RINGKASAN DISERTASI_1.pdf Download (778kB)
	Text BAB I_1.pdf Download (351kB)
	Text BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Download (834kB)
	Text BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Download (587kB)
	Text BAB V_1.pdf Restricted to Registered users only Download (118kB)
	Text BAB VI_1.pdf Restricted to Registered users only Download (104kB)

Abstract

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDMP) Kementerian Perhubungan berkoordinasi dengan Menteri Kemaritiman dan Menteri Perhubungan telah memesan 6 (enam) unit kapal latih taruna yang masing-masing ukurannya sekitar 1200 GT (Gross Tonage) dengan kapasitas mencapai 300 orang yang mana dibangun digalangan kapal dan industri dalam negeri oleh PT Steadfast Marine Pontianak. pembangunan dan penyediaan enam kapal latih tersebut juga memberikan kesempatan sekolah-sekolah swasta bidang kemaritiman untuk dapat menggunakan kapal latih tersebut termasuk fasilitas praktik di dalamnya. Dengan adanya kapal latih tentu akan lebih mudah termasuk dapat membantu sekolah swasta dan akademi pelayaran yang tidak punya kapal latih. Namun pada kenyataannya terdapat gap antara lain; 1) kapal-kapal tersebut didominasi dan hanya terfokus di enam sekolah pelayaran Kemenhub yaitu Poltekpel Malahayati Aceh, STIP Jakarta, Poltekpel Surabaya, PIP Makassar, BP2IP Minahasa Selatan, dan BP2IP Sorong Papua Barat, yang mengakibatkan sekolah/akademi pelayaran lainnya baik negeri maupun swasta belum bisa memanfaatkannya sebagai sarana praktik dan latihan, 2) Belum adanya peraturan pengelolaan kapal latih yang sudah disediakan oleh kemenhub tersebut. Tentu hal di atas harus menjadi perhatian bagi Kemenhub dan BPSMP terutama juga bagi pemerintah untuk segera bersinergi dengan lembaga terkait untuk merumuskan dan menyusun peraturan tata kelola kapal latih bagi sekolah/akademi pelayaran yang ada di Indonesia. Sehingga, kecemburuan sosial antar institusi bisa diminimalisis dan unsur keadilan mampu dirasakan di semua sekolah/akademi pelayaran yang ada di Indonesia. Disertasi ini bertujuan untuk; 1) Untuk menganalisis Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Pengelolaan Kapal Latih Milik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) yang Belum Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat, 2) Untuk Menganalisis Kelemahan-kelemahan Pengelolaan Kapal Latih Milik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) Saat Ini, 3) Untuk Mengonstruksi Hukum Pengelolaan Kapal Latih Milik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) Yang Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan Socio-Legal. Dan hasil dari penelitian ini adalah adanya Konstruksi Hukum Pengelolaan Kapal Latih Milik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) Berupa Peraturan Baru Tentang Kapal Latih Yang Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat. Katakunci: Konstruksi, Hukum, Kapal, BPSDMP, dan Nilai Keadilan Bermartabat.

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	31 Mar 2021 07:14
Last Modified:	31 Mar 2021 07:14
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/18451

Actions (login required)

View Item