REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM JAMINAN KREDIT PEMILIKAN RAKYAT (KPR) TERHADAP PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) BERBASIS KEADILAN

AISYAH, SITTI (2020) REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM JAMINAN KREDIT PEMILIKAN RAKYAT (KPR) TERHADAP PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) BERBASIS KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text DAFTAR ISI_1.pdf Download (214kB)
	Text ABSTRAK_1.pdf Download (217kB)
	Text COVER.pdf Download (642kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Download (367kB)
	Text LAMPIRAN_1.pdf Download (184kB)
	Text Publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (693kB)
	Text RINGKASAN DISERTASI_1.pdf Download (473kB)
	Text BAB I_1.pdf Download (728kB)
	Text BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Download (561kB)
	Text BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Download (890kB)
	Text BAB V_1.pdf Restricted to Registered users only Download (948kB)
	Text BAB VI_1.pdf Restricted to Registered users only Download (197kB)

Abstract

Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil, pada umumnya berpenghasilan rendah dengan semakin kurangnya kemampuan untuk memiliki rumah seperti yang diharapkan. Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum pensiun Pegawai Negeri Sipil terhadap klausula baku dalam perjanjian Kredit Pemilikan Rumah yaitu terkait bunga serta itikad baik Bank terhadap ketentuan lainnya yang dibuat secara sepihak oleh perbankan yang belum mencerminkan nilai keadilan sesuai Keppres No.14 Tahun 1993 Tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil. Penelitian ini bertujuan: Untuk menganalisis dan mengkaji Perlindungan Hukum Jaminan Kredit Pemilikan Rumah terhadap Pensiunan PNS saat ini, dan kelemahan-kelemahan Perlindungan Hukum Jaminan Kredit Pemilikan Rumah terhadap Pensiun Pegawai Negeri Sipil, serta merekonstruksi Perlindungan Hukum Jaminan Kredit Pemilikan Rumah terhadap Pensiunan PNS berbasis keadilan. Penelitian ini bersifat non-doktrinal dalam kajian yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder (bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder). Pengambilan data primer melalui wawancara, sedang data sekunder melalui studi dokumen. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif. Hasil Temuan : (1) Perlindungan hukum jaminan KPR terhadap pensiun PNS yang di amanatkan dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Keppres No.14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan PNS, namun dalam pelaksanaannnya tidak mendapatkan rasa keadilan bagi PNS dari besarnya pemotongan gaji setiap bulan yang hingga saat ini tidak mengalami kenaikan (2) Lemahnya sistem hukum di Indonesia dari segi: (a) substansi hukum: tidak sejalan dengan amanat dari berbagai peraturan perUndang-undangan yang terkait dengan perumahan yaitu: UUD 1945 Pasal 28¬-H dan Keppres No.14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan PNS Pasal 3, (b) struktur hukum: berkaitan dengan pengaturan perumahan, pemerintah sebagai regulator dalam hal ini perBankan, seharusnya tidak berdiam diri namun bertindak selaku pengumpul, penyimpan dan penyalur dana masyarakat untuk memikirkan dan menyiapkan pembangunan perumahan umum melalui program KPR terkhusus pensiunan PNS, (c) budaya hukum: masih banyak PNS dan pensiun PNS yang tidak memiliki rumah pada masa tuanya, menyewa rumah dan belum memiliki tempat tinggal permanen (3) Rekonstruksi Perlindungan hukum jaminan KPR terhadap pensiunan PNS yang berbasis Keadilan adalah Pasal 3 Ayat (1) Keppres No.14 Tahun 1993 menjadi berbunyi : “Besarnya pemotongan gaji PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut: Golongan I Rp.3.000,-, Golongan II Rp.5.000,-, Golongan III Rp.7.000,-, Golongan IV Rp.10.000,- dan kenaikan besarnya iuran Taperum-PNS dengan Keppres dan menyesuaikan kenaikan inflasi dan Pasal 3 Ayat (2) Keppres No. 14 tahun 1993 menjadi berbunyi : “Pemotongan gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk pertama kali diberlakukan efektif pada pemotongan gaji bulan Pebruari 1993 untuk pemotongan gaji bulan Januari dan Pebruari 1993 dan berakhir pada bulan yang bersangkutan berhenti sebagai PNS (pensiun) dan atau meninggal dunia walaupun sudah pensiun. Kata kunci : Rekonstruksi, Perlindungan Hukum, Perjanjian Kredit, Nilai Keadilan

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	26 Mar 2021 03:09
Last Modified:	26 Mar 2021 03:09
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/18394

Actions (login required)

View Item