PROBLEM HUKUM AKTA AKAD MUROBAHAH DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DI BANK SYARI’AH MANDIRI

Imanullah, Muhamad (2019) PROBLEM HUKUM AKTA AKAD MUROBAHAH DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DI BANK SYARI’AH MANDIRI. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Download (1MB)
	Text abstrak.pdf Download (155kB)
	Text daftar isi.pdf Download (25kB)
	Text publikasi.pdf Download (389kB)
	Text bab I.pdf Download (218kB)
	Text bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (360kB)
	Text bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (260kB)
	Text bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (12kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (227kB)

Abstract

Bank syari'ah sebagai lembaga keuangan baru yang muncul lebih belakangan dari pada bank-bank konvensional di dalam operasionalnya akan menghadapi berbagai problematika yang juga merupakan tantangan tersendiri bagi bank Islam. Dengan demikian, apakah bank- bank syari'ah telah konsisten dalam mendekatkan teori-teori perbankan Islam dengan prakteknya.Terkait dengan itu diangkat dua permasalahan (1) Apakah pembuatan Akad Syariah yang dibuat dalam bentuk Akta Notaris sesuai dengan UUJN baik dari segi Format maupun Substansi; (2) Bagaimanakah kepastian akta dan perlindungan hukum terhadap para pihak dalam Akta tersebut; (3) Apa hambatan-hambatan dalam eksekusi hak tanggungan di Bank Syariah Mandiri. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan masalah dengan yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian menggunakan deskriptis analitis, pengumpulan data dari studi lapangan dan studi kepustakaan, teknik analisis data dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan dalam perbankan syari'ah Sesuai dengan kewenangannya untuk membuat akta otentik, notaris berwenang untuk membuat akta jaminan dalam akad pembiayaan murabahah, yang dibuat dalam bentuk Akta Pengakuan Hutang dengan Pemberian Jaminan dan Kuasa Menjual, sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh para pihak berdasarkan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata. Di dalam akta tersebut selain memberikan kuasa menjual bagi bank jika debitur wanprestasi, bank juga diberi kuasa untuk mengurus sertipikat tanah, apabila sertipikat telah selesai debitur memberi kuasa kepada bank untuk memasang Akta Pembebanan hak Tanggungan atas tanah tersebut. Selain itu, notaris juga berperan sebagai penasehat hukum bagi para pihak yang menghadap padanya, baik sebelum, ketika, dan setelah akta ditandatangani. Bahwa pemerintah selaku lembaga penyelenggara kepemerintahan, khususnya yang menaungi tentang jabatan notaris dituntut untuk meningkatkan memberikan pemahaman kepada notaris terkait akad syariah pada khususnya, melalui pelatihan-pelatihan pembuatan akad syariah, atau seminar-seminar untuk meningkatkan pelayanan Notaris kepada masyarakat agar lebih baik dan maksimal. Dan jika diperlukan pemerintah membentuk jabatan lain selain Notaris khusus dalam pembuatan akad syariah, yaitu Pejabat Pembuat Akad Syariah (PPAS). Hambatan yang terjadi dalam penyelesaian Eksekusi Hak Tanggungan dengan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cirebon adalah debitur yang berbelit-belit dalam melakukan negoisasi untuk menyelesaikan hak tanggungan, ketidakcocokan terhadap harga lelang yang dilakukan oleh pihak debitur dan yang terakhir adalah adanya upaya perlawanan hukum dari pihak debitur yang melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Hambatan yang dilakukan oleh pihak debitur akan membuang tenaga, waktu dan biaya dengan sia-sia. Hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan tentang pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan Kata Kunci : Problem, Akad Murobahan, Eksekusi Tanggungan, Bank Syari‟ah Mandiri

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	26 Feb 2020 05:35
Last Modified:	26 Feb 2020 05:35
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/16513

Actions (login required)

View Item